Johan Sulaiman Melihat Ririn Ingin Berpolitik Dalam Lelang Sekdaprov

Minggu, 14 Oktober 2018
Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman. (Foto: dok)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sualaiman akhirnya menceritakan kronologi dan siapa sesungguhnya aktor intelektual dalam kasus pemalsuan tandatangannya di surat undangan rapat dengar pendapat (hearing) Komisi I dengan Tim Panitia Seleksi (Tim Pansel) Sekdaprov Lampung.

Johan meyakini bahwasanya staf komisi I yang diberitakan media sebagai pelaku pemalsu tandatangannya itu hanya korban kepentingan politik Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, dalam seleksi lelang jabatan sekdaprov.

Ia menceritakan, pada Selasa (9/10) lalu, ketika dirinya hendak terbang ke Jakarta untuk menghadiri lomba Kitab Kuning tingkat Nasional, Ririn Kuswantari sempat menghubunginya dan dengan nada tinggi mempertanyan mengapa surat hearing untuk Tim Pansel Sekdaprov tidak ditandatangai.

Dalam obrolan itu, Johan menjelaskan alasannya tidak menandatangani surat tersebut karena ada mekanisme di komisi I yang tidak dijalankan. Ketika itu, Johan meminta kepada Ririn agar hearing dilakukan berdasarkan keinginan bersama seluruh anggota komisi I, bukan keinginan pribadi.

“Mendengar pernyataan saya itu, Ririn marah. Dan mengatakan semua anggota komisi I telah setuju,” kata Johan, Sabtu (13/10).

Kemudian, Johan kembali memberikan penjelasan kepada Ririn, bila dirinya telah menyampaikan permohonan hearing Komisi I dengan Tim Pansel sekdaprov kepada seluruh pimpinan dewan. Dan ketika itu seluruh pimpinan dewan setuju untuk menunda hearing tersebut, termasuk Wakil Ketua DPRD Lampung dari Fraksi Golkar, Ismet Roni.

“Ketika itu saya sampaikan juga kepada Ririn untuk mempertanyakan itu ke pimpinan dewan dari fraksi golkar, Ismet Roni,” terang Johan.

Sepulangnya Johan dari menghadiri lomba Kitab Kuning Tingkat Nasional, dirinya mengaku sangat kaget dengan pemberitaan media bahwasanya telah terjadi pemalsuaan tandatangannya dalam surat undangan hearing dengan Tim Pansel Sekdaprov.

“Itu memang tandatangan saya, tapi saya tidak pernah menandatangani surat itu, itu discan,” sesal Johan.

Johan menjelaskan, nuansa politik dalam lelang sekdaprov sudah dicurigainya ketika hearing antara komisi I dengan Pj. Sekdaprov, Inspektorat, BKD dan Assisten IV pemprov Lampung pada Senin (8/10) lalu. Ketika itu hanya empat anggota dewan yang hadir yakni Ririn Kuswantari, Apriliani, Suprapto dam I Made Suwarjaya.

“Pada saat itu saya tanyakan mana anggota dewan yang lain. Dari situ saya lihat ada yang tidak benar dengan hearing terkait lelang sekda,” tuntasnya. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar