Jokowi Sumber Konflik KPK-Polri

Rabu, 18 Februari 2015
Presiden Jokowi

Lampung Centre – Konflik berkepanjangan antara KPK-Polri bersumber dari kesalahan Presiden Republik Indonesia Jokowi.

“ Pergantian kepala Polri menjadi polemik karena kesalahan Presiden Joko Widodo,” kata Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti.
Ikrar menilai, pergantian kepala Polri tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan jika seandainya Jokowi merespons cepat dengan membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
Ikrar dalam rilis kompas.com juga menyinggung peringatan yang disampaikan KPK kepada Jokowi sebelum nama Budi Gunawan diajukan sebagai calon kepala Polri kepada DPR. Budi Gunawan berpotensi terjerat kasus korupsi. “Namun, Jokowi tidak menggubris peringatan KPK tersebut dan tetap memilih mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu sebagai calon tunggal kepala Polri. DPR juga menyetujui usulan Presiden itu. Masalah ini berawal dari kesalahan dia (Jokowi) sendiri yang mengajukan nama Budi Gunawan jadi kepala Polri walaupun sudah diwanti-wanti oleh KPK,” kata Ikrar, Rabu (18/2/2015).
Ikrar menduga Jokowi tidak pernah memperkirakan dampak dari pencalonan Budi Gunawan akan melebar seperti saat ini. Ia yakin, keputusan Jokowi mencalonkan Budi dilandasi kuatnya dorongan dari elite partai-partai pendukungnya. “Sekarang situasi sudah seperti ini, pimpinan KPK dikriminalisasi oleh Polri. Padahal, Presiden punya hak prerogatif untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan tanpa harus menunggu hasil praperadilan,” ujarnya.
Ikrar menyarankan agar Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Pasalnya, keputusan melantik Budi diyakininya tak akan menyelesaikan polemik dan kriminalisasi terhadap KPK. Jokowi juga tidak memenuhi janjinya akan mengambil keputusan terkait konflik ini pada pekan lalu. Jokowi berkali-kali hanya menyebut bahwa keputusan akan disampaikan secepatnya. “Pelantikan tidak akan menyelesaikan persoalan. Lebih baik mencari calon baru saja. Itu bisa menenangkan situasi di lapangan,” ujar Ikrar.
Ketidakjelasan sikap Jokowi berdampak dua pimpinan KPK dijerat kasus hukum oleh kepolisian. Bambang Widjojanto dijerat terkait sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, sementara Abraham Samad dijerat dengan tuduhan memalsukan dokumen.
Selain itu, sebanyak 21 penyidik KPK kemungkinan juga terancam menjadi tersangka karena kepolisian menduga izin kepemilikan senjata api yang mereka miliki sudah kedaluwarsa. Salah satu penyidik yang terancam ditetapkan sebagai tersangka adalah Novel Baswedan.
Dengan kondisi ini, KPK tinggal memiliki dua pemimpin, yaitu Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja. Namun, beberapa waktu lalu, mereka juga telah dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar