Juniardi: Polisi Harus Berani Usut Kekerasan Terhadap Wartawan

Senin, 10 Oktober 2016
Aksi solidaritas terhadap wartawan. Foto: ISt

Lampung Centre– Anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Juniardi, mendesak aparat kepolisian mengusut aksi kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan aparat pemerintahan dan warga sipil yang selama September 2016.

Mantan ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung itu mengaku sedikitnya menerima tiga laporan kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugasnya. “Saya sudah tiga kali menerima laporan baik ancaman hingga penganiayaan terhadap pers selama dua bulan terakhir,” kata Juniardi melalui rilisnya, Minggu (9/10).

Juniardi menjelaskan aksi itu terjadi di beberapa kabupaten dan kota diantaranya Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, dan Tulangbawang Barat. Di Lampung Barat ada aparat pemerintah desa, Pekon Watos, Kecamatan Balik Bukit, menganiaya dua wartawan. Lalu ada oknum Kepala Bagian Dinas Pertanian dan Holtikutura, Gunawan, menghalang halangi kerja wartawan, mengancam, dan mengeluarkan kata kata kasar kepada wartawan yang menanyakan data.

“Ada juga laporan Kepala Pekon Sinar Baru, M. Yusup yang melakukan penganiayaan kepada wartawan mingguan Sidak Post, Abes bastaman pada hari Kamis, 29 september 2016, lalu, wartawan motornya ditabrak dan diancam akan dibunuh. Ada juga Kepalo Tiyuh Penumangan, yang juga dilaporkan PWI ke Polsek Tulangbawang Tengah,” kata Juniardi.

Menurut Juniardi, kasus penganiayaan wartawan harus dikecam keras, karena ini bagian dari bentuk bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap Pers. Polisi wajib mengusut kasus tersebut, pelaku bisa dijerat tidak hanya pasal pasal KUHP, tapi juga bisa gunakan UU Pers. “Unsur kerugian sudah jelas akibat peristiwa itu wartawan cidera, dan tidak bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari,” kata Juniardi

Juniardi menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah. Hal tersebut diuangkapkan dalam menanggapi kasus kekerasan yang selama ini terjadi terhadap wartawan khususnya kasus penganiayaan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum kepala desa.

“Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halanhan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dlm undang-undang pers,” katanya.

Lebih lanjut Juniardi menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Oleh karena itu, dengan adanya kasus pengeroyokan atau penganiayaa terhadap wartawan tersebut maka harus diambil langkah tegas terkait hal tersebut.

“Merampas peralatan liputan, kaset rekaman, atau alat kerja wartawan saja masuk satu kekerasan, dan hal itu adalah hal yang serius, Saya ingatkan bahwa kepada semua pihak harus hati-hati betul dalam menghadapi wartawan. Kalau merasa tidak puas dan kecewa terhadap kerja wartawan lebih baik yang bersangkutan melaporkan melaporkan hal tersebut kepada dewan pers atau kepada kantor media masing-masing yang melakukan peliputan tersebut.” katanya.

Dirinya berharap, agar kasus tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak lain ketika berhadapan dengan media dan wartawan yang sedang melakukan peliputan. “Dan kita minta juga wartawan harus tetap professional, dan menjunjung kode etik jurnalistik, dalam menjalankan tugas tugas jurnalistik,” katanya. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar