Jurnalis Segera Laporkan Yuhadi ke BK dan PWI

Minggu, 05 November 2017
Awak jurnalis yang sehari-hari meliput kinerja DPRD Kota Bandar Lampung berencana melaporkan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Yuhadi ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung dan Badan Kehormatan (BK). Foto: (Dokumentasi/LC)

Lampung Centre – Para wartawan yang mengatasnamakan diri sebagai Serikat Jurnalis DPRD Kota Bandar Lampung berencana melaporkan Anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung Yuhadi ke Badan Kehormatan legislatif setempat dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung.

“Kita berencana melaporkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bandar Lampung Yuhadi ke Badan Kehormatan dan PWI Lampung terkait pernyataannya yang melukai perasaan para jurnalis yang bertugas meliput kerja-kerja wakil rakyat. Termasuk politik transaksional Rp1 miliar,” kata Kordinator Serikat Jurnalis DPRD Kota Bandar Lampung Septa H Palga, Minggu (5/11).

Dalam laporan itu, Serikat Jurnalis DPRD Bandar Lampung menuntut Orang nomor satu di Partai Golkar Bandar Lampung untuk membuat pernyataan maaf secara resmi dan tertulis yang dipublikasi di media cetak dan online di Lampung. Karena, para jurnalis yang sehari-hari meliput di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung menggap pernyataan yang dilontarkan Yuhadi yang mengaku preman dan siap berkelahi terkesan melecehkan dan mengintimidasi awak pers dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik.

“Jika tidak kami akan melakukan aksi dan memboikot untuk tidak lagi memberitakan segala kegiatan fraksi maupun Partai Golkar, khususnya di Bandar Lampung. Selain itu, kami serahkan kepada PWI dan BK untuk mengambil sikap. Kalau perlu kita kritisi semua kerja dewan,” tegasnya.

Wakil Ketua PWI Lampung Bidang Pembelaan Wartawan Juniardi mengatakan siap menerima laporan dan mengadvokasi Serikat Jurnalis DPRD Bandar Lampung. “Saya kira itu bijak. Kalau memang Yuhadi merasa kawan-kawan wartawan punya jasa agar meminta maaf secara tertulis kepada awak media. Karena secara tidak langsung pola-pola arogansi intimidasi itu bentuk-bentuk menghalangi kerja jurnalistik,” tegasnya.

Demikian juga soal pernyataan harga jengkol DPRD yang diperolehnya senilai Rp1 miliar. “Uang apa itu Rp1 M, kan daftar ke KPU itu gratis, setiap pejabat publik wajib melapor LHKPN ke KPK. Yuhadi sudah belum? Memangnya gaji dewan berapa kok sampai rela keluar Rp1 miliar.”

Koordinator YLBHI-LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidillah juga menyayangkan pernyataan yang diucapkan seorang wakil rakyat kepada jurnalis. Sebelumnya, Yuhadi saat menghubungi salah satu wartawan mempertanyakan kesalahan dari pernyataannya yang menyinggung wartawan. Ia berharap pernyataannya tidak dibesar-besarkan. “Memang ada buktinya soal ucapan menantang wartawan, kalau jengkol Rp1 miliar iya. Tolonglah jangan dibesar-besarkan. Saya mau yasinin 40 hari 40 malam kalau masih (berlanjut). Kita lihat nanti hasilnya,” ujar dia. (rls/red)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar