KAR Minta Perketat Pengawasan 18 Proyek DAK Tambahan di DBM Lampung 

Minggu, 09 Oktober 2016
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Budhi Darmawan. Foto: Istimewa

Lampung Centre – Koalisi Anak Rakyat (KAR) Lampung meminta seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi 18 proyek Dana Alokasi Khusus Tambahan (DAKT) di Dinas Bina Marga (DBM) provinsi setempat yang saat ini sedang dalam proses tender (Lihat Grafis).

bmmm

Koordinator KAR Lampung, Darwis menilai, ada beberapa potensi pelanggaran adminitrasi maupun pelanggaran tindak pidana korupsi yang diawasi pada 18 proyek DAKT yang sedang ditender oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di ujung tahun anggaran 2016.

Menurut Darwis, ada potensi pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada proses tendernya. Untuk itu, perlu diawasi perusahaan yang mengikuti proses penawaran apakah dalam satu kendali.

“Kemudian nilai penawaran saling mendekati, dan lebih banyak pemenang tender dengan status penawar tunggal. Ini indikasi kecurangan proses tender yang biasa dilakukan oleh oknum panitia lelang,” jelas Darwis, Sabtu (8/10) malam di poskonya.

bmm

Selanjutnya, kata Darwis, pemenang tender semua proyek tersebut nantinya akan menandatangani kontrak pekerjaan pada tanggal 28 Oktober 2016. Artinya proyek tersebut hanya dikerjakan dalam waktu 60 hari saja. Dengan waktu yang begitu singkat, pelaksana akan bekerja dengan terburu-buru dan hasilnya tidak akan sesuai harapan. “Hal seperti ini yang akan berpotensi mengurangi volume dan kualitas pekerjaan. Bayangkan proyek besar dengan nilai miliaran dikerjakan dalam waktu singkat?” ujar Darwis.

Darwis menambahkan, ada kejanggalan yang dapat dilihat pada 18 proyek DAKT tersebut. Nilai perkiraan sendiri (HPS) seluruh proyek tersebut tidak turun dari nilai pagu. Darwis mencontohkan Nilai Pagu dan HPS proyek  Pembangunan Jalan Ruas Brabasan-Wiralaga (DAK Tambahan) [KSI-DAKT.18] sama-sama Rp 10.000.000.000.

Artinya, dalam hal ini pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melakukan survei harga pasar kebutuhan proyek tersebut. “Kalau PPK-nya survei harga tidak mungkin HPS itu turun dan nilai pagu. Apalagi seluruh HPS proyek itu tidak turun, ini janggal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Budhi Darmawan dan sekretarisnya Roni Witono belum bisa diminta konfirmasinya terkait hal tersebut di atas. Keduanya tidak bisa dihubungi melalui ponsel pribadinya. Ketika dihubungi kedua nomor telepon pejabat tersebut dalam keadaan tidak aktif. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar