Kasus ABPD Lampung 2015 “Uji Kompetensi” Kajati Baru

Jumat, 16 Maret 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Memalukan. Dugaan penyimpangan APBD 2015 dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Calon Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi saat menjabat Sekretaris daerah Provinsi (Sekdaprov) ternyata belum tuntas.

Padahal awalnya, mantan Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Syafrudin lantang menyatakan perang dengan korupsi. Namun sayang, ternyata masih ada tunggakan perkara korupsi yang diwariskan kepada penggantinya yakni  Susilo Yustinus. Ini membuktikan Korps Adhyaksa cenderung tidak komitmen.

Bukan hanya itu, Kejati juga terkesan tidak transparan kepada media soal kasus yang telah dilaporkan Masyarakat Transpransi Lampung (Matala) 2016 lalu. Meski telah masuk tahap penyidikan, Kejati Lampung sampai saat ini enggan menjelaskan perkembangan kasus tersebut.

Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto menilai kurang transparannya penyidik terkait dugaan penyimpangan itu justru akan menambah krisis kepercayaan publik terhadap komitmen Kejati Lampung dalam menuntaskan kasus korupsi.

“Seharusnya Kejati tidak menutup-nutupi persoalan itu, sudah semestinya penyidik transparan dan menjelaskan kepada publik sudah sejauh mana perkembangannya. Sehingga tidak ada asumsi atau opini publik yang terbangun jika ada dugaan main antara penyidik dan pihak yang dilaporkan,” jelas kandidat Doktor Universitas Padjajaran, Kamis (15/3).

Dia menegaskan, sebagai pengganti Syafrudin di Kejati Lampung, publik menaruh harapan besar pada Susilo Yustinus selaku Kajati Lampung saat itu untuk menuntaskan kasus itu. Lambannya penanganan perkara Arinal saat Syafrudin menjabat telah menimbulkan kecurigaan publik.

“Tentunya kita semua menaruh harapan besar terhadap Kajati yang baru, terutama komitmen untuk memerangi korupsi,akan tetapi jika perkara itu tetap saja lamban bahkan tidak lebih baik saat periode Kajati lama, niscaya akan semakin bertambah besar kecurigaan publik dan krisis kepercayaan pada Korps Adhyaksa terhadap komitmen menuntaskan kasus korupsi,” katanya.

Diketahui, berdasarkan perhitungan sementara Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terhadap perkara dugaan korupsi Ketua DPD I Golkar itu, pada penyalahgunaan APBD 2015 ditemukan kerugian Negara sebesar Rp480 juta.

Kerugian tersebut timbul dari selisih besaran honor yang diterima beberapa tim yang dibentuk untuk perda dan evaluasi APBD. Namun, kendati telah menghitung kerugian sementara secara internal, penyidik mengaku masih memperdalam unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi.

 “Untuk sementara, kami telah menghitung kerugian Negara secara internal dan telah kami dapat angkanya. Tinggal kami memperdalam unsur tindak pidannya saja,” kata sumber di kejaksaan beberapa waktu lalu.

Jaksa itu juga mengaku, temuan tim penyidik juga telah dilaporkan ke Kajati.

 “Sudah kami laporkan perkembanganya kepada pimpinan. Kami sedang memperdalamnya,” tegasnya singkat.

Terkait dugaan  pelanggaran dalam pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar temuan kerugian, jaksa tersebut enggan berkomentar. Namun ditegaskannya, bahwa keberlakuan pergub tidak dapat berlaku surut.

“Ya yang jelas pergub itu tidak berlaku surut. Udah itu saja, saya sakin anda dapat menganalisanya,” tegasnya.

Perkara dugaan korupsi yang dilakukan Arinal Djunaidi saat menjabat Sekretaris Provinsi (sekprov) Lampung mencuat setelah dilaporkan Masyarakat Transparansi Lampung (MaTaLa) beberapa waktu.

Dalam laporanya disebutkan pada tahun 2015, gubernur menetapkan pedoman penyelenggara pemda dalam melaksanakan anggaran yang dituangkan dalam Pergub No 72 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Dalam pergub tersebut, telah diatur besaran honorarium tim. Tapi kemudian  tanggal 14 April 2015, pergub tersebut dirubah dengan Pergub No 24 tahun 2015 yang isinya   memfasilitasi besaran honor tim raperda, rapergub dan tim evaluasi raperda APBD kab/kota. Keputusan Gubernur No G/59/B.III/HK/2015 tentang penetapan besaran honor dan Keputusan Gubernur No G/292/BX/HK/2015 tentang pembentukan tim, menurut Matala, keduanya bertentangan dengan pasal 1 lampiran IV dan pasal 5 Pergub No 72 tahun 2014.

Kemudian nama Arinal ditahun 2015 juga muncul sebagai tenaga ahli, padahal saat itu dirinya masih menjabat sebagai sekretaris provinsi.

Menurut Akdemisi Unila, Yusdianto, nama Arinal sebagai Pembina ASN tertinggi di Lampung tidak dapat diikutsertakan dalam tenaga ahli. (TS/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar