Kejati Didesak Selidiki PU Pesawaran

Senin, 28 Desember 2015

Bandar Lampung, LC- Kejaksaan Tinggi Lampung didesak elemen masyarakat penggiat anti korupsi agar memeriksa pejabat yang terlibat pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran.

Para pejabat di Dinas PU pesawaran yang terlibat pengadaan barang dan jasa, dituding menyalahgunakan wewenang jabatan dan mengabaikan Peraturan Presiden (PerPres) 70 Tahun 2012 Perbuahan Kedua PerPres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah dalam memenangkan perusahaan rekanan untuk sejumlah proyek di dinas tersebut.

Serikat Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (Serempak) merilis dugaan pelanggaran tersebut. Pantia lelang tetap menunjuk pemenang meskipun hanya ada satu perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran. Dalam Pasal 83 PerPres 70 Tahun 2012 itu dilarang. Seharusnya pantia membatalkan lelang itu. “Panitia memaksakan kehendak tetap menunjuk pemenang meski perpres-nya sebagai dasar hukum lelang barang dan jasa milik negara melarang. Ini ada dugaan terjadi pengondisian pemenang,” kata Wakil Ketua Serempak Riki Erta, Senin (28/12/2015).

Berdasarkan data yang dimiliki Serempak, proyek;

  1. Perluasan Jaringan Air Bersih IKK Padang Cermin dan SR, dengan pagu Rp950 juta, pemenang CV.Rajawali.
  2. Perluasan Jaringan Air Bersih IKK Gedong Tataan dan SR, pagu Rp550 juta, pemenang CV.Mengggala Indah.
  3. Perpipaan Air Bersih Desa Mulya Sari Kec.Padang Cermin, pagu Rp777,7 juta, dan Pembangunan Sumur Bor Dsn.Batu Payung Desa Pagar Jaya Kec.Punduh Pedada, pagu Rp300 juta, pemenang CV.Santi dan Co.
  4. Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Induk Desa Suka Jaya Pedada Kec.Punduh Pedada, pagu Rp750 juta, pemenang CV.Prima Karya.
  5. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sriwedari Kec.Tegineneng, pagu Rp600 juta, pemenang CV.Bintang Akbar.
  6. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kekatang Kec.Marga Punduh, pagu Rp600 juta, pemenang CV.Bina Cipta.
  7. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kunyinan Kec.Marga Punduh, pagu Rp600 juta, pemenang CV.Bina Anugrah Jaya.

 

“Proyek-proyek tersebut hanya ada satu perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran yaitu pemenang lelang saja,” kata Riki.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PU Pesawaran Makmun, tidak berani memberikan keterangan terkait adanya dugaan pelanggaran pada proses tender diinstansinya tersebut. Makmun melempar persoalan kepada kepala dinas dan kepala bidang terkait selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) “Saya sebagai sekretaris hanya mengurusi surat-menyurat saja, untuk masalah itu coba tanyakan langsung dengan kepala dinas atau kepala bidang terkait,” kilahnya. (Septa Herian Palga/LC).

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar