Kejati Lampung Diminta Fokus Mutu Pembangunan Jalan Pringsewu-Pardasuka

Senin, 22 Oktober 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Elemant masyarakat mendukung penuh sikap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengawasi dugaan pencurian mutu pada pekerjaan pembangunan Jalan Pringsewu – Pardasuka senilai Rp50 miliyar dari dana pinjaman PT SMI yang tertuang dalam APBD 2018.

Wakil Koordinator Serikat Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi, Ikhwan Arianto mendesak agar langkah kejati untuk mendalami persoalan ini dilakukan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

Dengan demikian, lanjutnya, akan dapat diketahui berapa kerugian negara yang dilakukan pihak rekanan pada pembangunan jalan yang dikerjakan PT URM.

“Kejati harus mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti persoalan ini. Sehingga dapat diketahui berapa jumlah kerugian Negara dari dugaan kecurangan itu. Apalagi yang sumbernya anggaran dari dana pinjaman,” kata Arianto, Senin (22/10).

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung akan mendalami dugaan kecurangan pembangunan jalan Pringsewu – Pardasuka senilai Rp50 miliyar dari dana PT SMI yang tertuang dalam APBD 2018.

Tahap awal Kejati Lampung akan berkoordinasi dengan Kejari Pringsewu apakah pembangunan jalan tersebut masuk dalam pengawasan kejari setempat atau tidak.

Jika pembangunan itu masuk dalam pengawasan mereka, Kejati Lampung akan memberitahukan kepada mereka jika terdapat dugaan pencurian volume dalam proses pembangunan jalan tersebut.

“Tahap awal ini, kita akan berkoordinasi dulu dengan kejari setempat, jika proyek itu tidak dalam pengawasan mereka artinya nanti kita yang akan terjun langsung,” kata Ari Wibowo, kemarin.

Ari menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi adanya kecurangan dalam pembangunan jalan Pringsewu – Pardasuka. Oleh karena itu, Kejati Lampung sangat apresiasi jika masyarakat ingin berpartisipasi mengawasi pembangunan jalan itu.

“Tanpa peran serta masyarakat, dengan SDM yang ada kinerja kita dalam melakukan pengawasan tidak akan maksimal. Maka kami sangat mengapresiasi pengawasan yang dilakukan masyarakat,” terang Ari.

Diketahui, pengerjaan pembangunan jalan rigid (beton) Pringsewu – Pardasuka yang diduga dikerjakan PT URM patut diperiksa aparat penegak hukum.

Pasalnya, proyek senilai Rp50 miliyar dari dana pinjaman PT SMI yang tertuang dalam ABPD Lampung tahun 2018 itu diduga banyak kecurangan yang dilakukan pihak rekanan. Diantaranya proses pembangunan diduga tidak menggunakan tulang (besi dowel).

Berdasarkan hasil pantauan di lokasi pekerjaan, sebelum cairan beton disiram ke atas lantai kerja, pihak perusahaan terlebih dahulu meletakan besi dowel dengan posisi tidak terikat untuk kemudian didokumentasikan. Setelah didokumentasi, kemudian para pekerja mengangkat kembali besi dan setelah itu barulah dilakukan pengecoran.

Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Suryo Cahyo berpendapat, tindakan yang dilakukan pada pembangunan jalan belom Pringsewu-Pardasuka merupakan bagian dari tindakan pengurangan volume yang mengakibatkan minimnya kualitas hasil pekerjaan.

Dirinya juga mengaku, baru pertama kali melihat ada pengerjaan jalan digit yang tidak menggunakan besi sebagai tulang penyambung kontruksi beton.

“Kita memandang ini sangat miris, apalagi terlihat jelas ketika para pekerja sedang mengeluarkan besi pada proses pengecoran. Maka harus dibongkar kembali, karena tidak sesuai dengan harapan,” kata dia. (Septa)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar