Kementan Tindaklanjuti Dugaan Pemotongan Bansos Pengembangan Tebu

Senin, 18 April 2016
Ilustrasi bansos. Foto:Ist

Lampung Centre – Kementerian Pertanian akan menindaklanjuti rumor adanya dugaan pemotongan dana enam (6) persen bantuan sosial pengembangan tanaman tebu tahun anggaran 2015 di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
Kasubdit Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Gede Wirasuta mengatakan, akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan bansos yang terjadi di Lampung termasuk dugaan pelanggaran Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam menerapkan besaran dana penerima bansos. “Kita lihat dulu laporan dari Disbun Lampung di bagian perencanaan, apa alasan mereka tidak mengacu permentan dalam menerapkan besaran dana untuk penerima bansos,” kata Gede melalui sambungan teleponnya, Senin (18/4).
Gede menegaskan larangan adanya pemotongan dana bansos meskipun dengan alasan adanya kesepakatan antara pihak dinas, koperasi dan petani penerima bantuan. Menurut Gede, tidak ada dasar hukum yang mengatur kesepakatan pemotongan dana bansos, baik dalam Peraturan Menteri Pertanian, dan juga dalam pedoman umum Dirjen Perkebunan tentan bansos. “Itu tidak boleh, itu melanggar. Pasti kita tindaklanjuti temuan ini,” tegas Gede.
Sebelumnya diberitakan beredar rumor pemotongan enam (6) persen untuk fee dana bantuan sosial dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani perkebunan tebu tahun anggaran 2015 di Kabupaten Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara dan Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
lampungcentre.com coba menelusuri rumor tersebut ke beberapa kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu anggota kelompok tani di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah mengatakan, dana bansos perluasan perkebunan tebu itu dikelola koperasi Karya Madu Mandiri yang bermitra dengan pabrik PT. Gunung Madu. Petani menerima bantuan sebesar Rp 16.040.000/hektar. Namun, dari bantuan tersebut ada pemotongan enam persen. “Kurang lebih bantuan kami itu dipotong Rp-960.000-Rp1.000.000. Kalau kata ketua kelompok (ketua kelompok tani) permintaan pemotongan dari orang koperasi dan orang dari dinas perkebunan,” kata warga Desa Komering Agung yang juga diamini rekan kelompoknya sambil berpesan agar namanya tidak ditulis dalam pemberitaan ini.
Warga itu juga enggan menyebutkan nama orang koperasi dan orang dari dinas perkebunan provinsi Lampung atau dari dinas perkebunan kabuten Lampung Tengah. Ia beralasan takut dikemudian hari akan mengalami masalah dan secara pribadi tidak mengenal secara akrab orang-orang tersebut.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Edi Yanto ketika dikonfirmasi menyatakan, tidak ada pemotongan enam persen dari bansos pengembangan perkebunan tebu Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015. Menurut Edi Yanto, pernah ada pemotongan enam persen untuk fee dari bansos tersebut pada tahun anggaran 2008. Pemotongan dimaksud untuk memperkuat pemodalan koperasi yang mengelola bansos tersebut. “Itu dulu, kalau yang tahun 2015 ga ada potong-memotong,” ujar dia, Rabu (13/4). (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar