Kesimpulan Rapat di Kemendagri, Pemprov Diimbau Berhenti Mengusik Lahan Way Dadi

Rabu, 13 Februari 2019
warga Way Dadi, Anggota Komisi II DPR-RI, bersama para pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi Lampung foto bersama setelah rapat mediasi penyelesaian sengketa lahan Way Dadi, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (12/2). (Foto: dok/lc)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan mediasi sengketa Hak Pengelolaan (HPL) lahan Way Dadi antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Lampung, di kantor Kemendagri, Selasa (12/2).

Dalam hasil rapat itu disimpulkan dua point penyelesaian sengketa lahan Way Dadi, yakni apabila masyarakat Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru dan Korpri Jaya mempertanyakan HPL tersebut karena dianggap cacat administrasi penerbitannya maka diusulkan alternatif kepada kedua belah pihak, yakni substansi dibuktikan melalui pengadilan, atau dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN karena cacat hukum administrasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Siambil menunggu proses penyelesaian selesai, Kemendagri mengimbau kepada Pemda Provinsi Lampung untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut (status quo). Imbauan itu dituangkan secara tertulis dalam kesimpulan rapat yang disetujui beberapa pihak seperti, Endro Suswantoro Yahman (Anggota Komisi II DPR RI), Supardy Marbun (Kementerian ATR/BPN), Hamartoni Ahadis (Sekdaprov Lampung), Armin Hadi (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah/Pokmas ST-2) dan Eko Subowo (Direktur Jenderal Bina Adimistrasi Kewilayahan).

Penasehat Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (POKMAS KM – S2T) Darwis menjelaskan pada prinsipnya masyarakat Way Dadi tidak mengakui adanya HPL, apalagi sampai diklaim sebagai aset Pemprov Lampung.

“Sehingga kita yang ikut rapat sepakat untuk menyerahkan masalah HPL Way Dadi kepada Menteri ATR/BPN untuk membuat regulasi perihal pembatalan HPL tersebut sambil menunggu peroses penyelesain sampai dengan selesai. Pemprov mulai saat ini tidak melakukan dan bertindak sesuatu diatas lahan HPL Way dadi (Status quo),” kata Darwis, Rabu (13/2).

Sementara, tugas Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI sebagai fasilitator juga memantau dan mengawasi proses penyelesaian persoalan tersebut. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar