Ketimpangan Tanah, Presiden Jokowi Akan Identifikasi HGU Perusahaan

Sabtu, 13 Januari 2018

Lampung Centre – Presiden Jokowi melihat ketimpangan hak tanah antara masyarakat dengan perusahaan swasta sudah teramat kronis. Melalui akun facebook-nya presiden berjanji akan menyelesaikannya sehingga rakyat bisa memiliki dan memanfatkan tanah.

“Saya tahu betul, di kota-kota, untuk mendapatkan lahan 50 atau 100 meter persegi saja, rakyat sudah kesulitan. Tapi ada juga yang memiliki lahan Hak Guna Usaha sampai jutaan hektare,” tulis Jokowi melalui akun facebooknya, kemarin.

Inilah gambaran mengenai ketimpangan penguasaan atas tanah di Indonesia. Bagaimana jalan keluarnya? Salah satunya adalah program reforma agraria dan redistribusi tanah.

“Karena itulah, saya hadir dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Rabu kemarin. Jajaran kementerian ini telah berhasil mencapai target pada tahun 2017: melaksanakan pengukuran dan pendaftaran tanah sebanyak 5.262.162 bidang dan penerbitan sertifikat sebanyak 4.231.616 bidang,” terusnya.

Kita semuanya harus memiliki visi yang sama, memiliki semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus dapat tanah, mendapatkan lahan. Saya telah memerintahkan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus melakukan identifikasi tanah HGU yang masa berlakunya telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan sehingga bisa ditetapkan sebagai tanah telantar untuk dijadikan cadangan tanah negara.

“Tanah-tanah tersebut bisa kita manfaatkan, didistribukan, diredistribusi kepada kelompok-kelompok masyarakat dari lapisan 40 persen masyarakat kita yang masih sangat memerlukan,” tuntasnya.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang masa jabatanya akan berakhir pada 2019, bertekad  menuntaskan persoalan sengketa lahan yang hingga kini masih ada di Propinsi Lampung.

“Insyaallah persoalan sengketa tanah yang ada, bisa kami tuntaskan. Apalagi bila kami kembali memimpin Lampung,” ungkap Ridho Ficardo kepada wartawan usai tes kesehatan, di Gedung Instalasi Rawat Jalan, RSUDAM, Kamis (11/1).

Ridho menjelaskan, sejauh ini penyelesaian sengketa lahan memiliki progres yang cukup positif, meski masih banyak pekerjaan rumah yang menanti ke depannya. “Memang pekerjaan rumah masih banyak, terutama yang sudah sangat lama. Secara bertahap kita akan diselesaikan dengan berkoordinasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN),”ujar Ridho.

Selain itu, jelas Ridho, kini pemerintah Propinsi Lampung berupaya agar tak muncul sengketa lahan yang baru. Dengan mengurai masalah tersebut, secara perlahan dirinya optimis, pandangan masyarakat terhadap sengketa lahan bisa selesai.

“Memang membutukan yang agak panjang. Dan diharapkan persoalan serupa tak kembali muncul,”ujar Gubernur Lampung.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sugar Group Companies (SGC) DPRD Tulangbawang, Novi Marzani BMY  menanggapi tekad Gubernur Lampung Ridho Ficardo untuk menuntaskan persoalan sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Lampung.

“Ridho Ficardo masih menjabat Gubernur Lampung hingga 2019. Walau sudah mepet, tekad ini kami dukung sepenuhnya. Apalagi bila Ridho kembali terpilih menjabat gubernur, maka bisa dilakukan secara berkesinambungan,” ujar Novi kepada wartawan di Menggala, Jum’at (12/1).

Novi mengakui, penuntasan persoalan sengketa lahan memang memerlukan waktu yang tidak singkat. “Disini perlu tekad dan kesungguhan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu dukungan sepenuhnya dari BPN,”ujarnya.

Kata Novi, ketika Pansus SGC mengundang BPN untuk hadir dalam rapat bersama, mereka mangkir. (*/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar