Klarifikasi: Bukan Tenaga Ahli Tapi Tim Hukum Gubernur Lampung

Selasa, 10 September 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Gubernur Arinal Djunaidi mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan dirinya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tenaga ahli. Melalui tim kuasa hukum, Senin (9/9/2019), Gindha Ansori menyebutkan 10 nama yang sempat beredar di media bukan merupakan tenaga ahli. Melainkan tim kuasa hukum.

Mereka adalah: Bambang Hartono, Budiono, Rudi, Abi Hasan Muan, Ansori, Ahmad Saleh, Satria Prayoga, Yusdianto, Rifandi Ritonga, dan Zainudin Hasan.

“Ini perlu diluruskan. Pemberitaan yang beredar soal Pak Gubernur mengeluarkan SK tenaga ahli itu tidak benar. 10 orang itu yang ditunjuk sebagai tim kuasa hukum, bukan tenaga ahli,” jelas Gindha.

Dia menjelaskan tim kuasa hukum itu hanya berjumlah 10 orang. Apalagi, sejak awal gubernur memang tidak akan membentuk tenaga ahli.

“Berbeda dengan tenaga ahli yang pernah ada di pemerintahan sebelumnya yang jumlahnya hampir 50 orang. Jadi tidak benar Gubernur Arinal menepuk air didulang dan plin plan dalam hal tenaga ahli karena jelas tidak ada tenaga ahli tapi tim hukum,” tegasnya.

Menurut dia, tim kuasa hukum itu dibentuk untuk membantu gubernur dalam mengkaji semua kebijakan yang akan diambil.

Hal itu dikarenakan gubernur tidak ingin merugikan siapa saja, termasuk jabatan yang diamanahkan rakyat kepadanya.

“Karena setiap kebijakan berimplikasi secara hukum. Gubernur kan taat hukum, semaksimal mungkin menghindari pelanggaran. Makanya beliau bentuk tim kuasa hukum,” kata Gindha. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar