Komisi I Segera Layangkan Rekomendasi Penyegelan Tower

Selasa, 07 November 2017
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung Nu'man Abdi ketika diwawancarai awak media di Ruang Rapat Komisi I. (Foto: Lampung Centre)

Lampung Centre – Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung berencana akan melayangkan surat rekomendasi perusahaan pemilik tower yang berada di atas gedung di RT 011, LK III, kelurahan Panjang Utara, Panjang, Bandar Lampung. Kedua menara tersebut dianggap telah menyalahi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung Nu’man Abdi mengatakan pihaknya akan melayangkan surat rekomendasi kepada kedua perusahaan pemilik agar menyesuaikan tower sesuai peraturan yang berlaku.

“Keberadaan tower yang berdiri di atas bangunan itu tidak sesuai dengan perda, dengan demikian sudah jelas ijin bangunan tower tersebut gugur dengan adanya pelanggaran perda tersebut,” kata Nu’man Abdi, di Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (7/11).

Dirinya rekomendasi kepada kedua perusahaan pemilik tower yakni PT Protelindo dan PT Solusi Tunas Pratama (STP) tidak diindahkan pihak perusahaan. Komisi I akan melayangkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penyegelan kedua menara yang didirikan pada 2007 dan 2008 lalu tersebut.

“Kalau untuk merubuhkan bangunan saya rasa tidak, karena merubuhkan menara itu memerlukan biaya, anggaran siapa yang mau digunakan. Kemungkinan akan kita segel dan listriknya dicabut,” terang Nu’man Abdi.

Jika nantinya kedua menara terebut disegel dan dinonaktifkan pemerintah Kota Bandar Lampung selain ada dampak positif sudah pasti akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya warga yang berada di Kecamatan Panjang kemungkinan akan kesulitan memperoleh signal telekomunikasi.

“Jika pihak perusahaan tetap tidak menyesuaikan tower sesuai dengan perda, Komisi I tetap akan mengambil tindakan meskipun akan menimbulkan dampak diantaranya sulit memperoleh signal yang baik untuk berkomunikasi melalui perangkat telepon celuller,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perijinan BPPMSP Kota Bandar Lampung, Muhtadi mengatakan, kedua tower berdiri pada tahun 2007 dan 2008, namun sampai saat ini pihak BPPMSP belum menemukan data perijinan kedua menara tersebut baik secara elektronik di file komputer maupun secara manual diberangkas data dokumen perijinan.

“Kami sejauh ini belum menemukan adanya data perijinan kedua menara tersebut, baik di file komputer maupun secara manual. Mungkin karena adanya komunikasi yang terputus,” terang Muhtadi. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar