Komisi I Temukan Dugaan Penyalahgunaan Izin PT AMP

Rabu, 26 April 2017
Komisi I DPRD Kota Bandarlampung menggelar sidak ke gudang penyulingan minyak, Rabu (26/4). Foto: Wartawan DPRD Bandarlampung.

Lampung Centre – Dugaan adanya limbah minyak makan yang diproduksi  PT Asia Menara Perkasa di pekon Ampai, Keteguhan, Telukbetung Timur, yang dikeluhkan warga akhirnya ditindaklanjuti Komisi I DPRD Kota Bandarlampung dengan melakukan sidak ke lokasi, Rabu (26/4).

Dalam sidak  yang dipimpin Ketua Komisi I Nu’man Abdi , dan sejumlah anggota  menemukan adanya indikasi penyalahgunaan izin yang diberikan kepada PT. Asia Menara Perkasa. Menurutnya, kawasaan pemukiman padat penduduk tidak dibenarkan ada industri usaha.

“Ada penyalahgunaan izin, seharusnya pemukiman padat tidak boleh ada usaha industri ini,  mereka ini izinnya hanya pengemasan minyak, tapi ada mesin produksi,  limbahnya kita lihat itu hitam dan pekat,” kata Nu’man, di sela-sela sidak.

Menurut Nu’man dari hasil sidak  pihaknya akan  mengundang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandarlampung,  kemudian kelurahan dan kecamatan termasuk dari PT Asia Menara Perkasa untuk rapat dengar pendapat,  mencari  solusinya.

”Kami akan agendakan rapat Jum’at nanti, semua kami undang dari pihak kelurahan, kecamatan dari dinas penanaman modal dan perizinan, termasuk warganya. Kalau memang mengganggu  izinya tidak sesuai peruntukan, maka izinya harus dirubah, dan dilengkapi,” tegas Nu’man.

Ariansyah Warga Pekon Ampai  mengakui, jika keberadaan perusahaan penyulingan minya makan tersebut menggangu warga, karena mesin penyulingan hidup pada malam hari, dan menimbulkan kebisingan.

Kemudian, lanjut pria  karyawan sebuah perusahaan swasta  mengatakan jika hujan turun,  limbah biasnaya dialrikan ke siring warga, dan menimbulkan bau. “Limbahnya  gak tiap hari, tapi kalau hujan baru dikeluarin ke got. Kami  protes,  dan keberatan,” ungakpnya.

Pemilik PT. Asia Menara Perkasa Edi Buntoro yang saat sidak  berada  di lokasi terkesan cuek dengan kehadiran anggota Komisi I, bahkan ia sempat bersitegang dengan awak media yang  meliput, karena  menghalang-halangi jurnalis yang akan mengambil gambar di lokasi perusahaan.

“Tidak usah foto-foto, jangan foto-foto  ya,” ujarnya.

Namun saat  Nu’man Abdi  meminta Edi membawa kelengkapan izin perusahaan  saat rapat di Komisi I, Edi Buntoro   menyanggupinya. “ya pak  ,” ujarnya seraya mengangguk-anggukan kepalanya.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan melalui Kabid Perizinan Dinas Pemanaman Modal Perizinan Satu  Muhtadi mengatakan  usaha atau gudang yang berada di pemukiman diizinkan dengan catatan memiliki counter usaha yang berada di depan tempat usahanya berdirir.

Jika memang tidak ada , maka kata dia diizinkan,  itupun dengan catatan gudan kering, hanya pengepakan, bukan gudang yang ada produksi, da n menghasilkan limbah. “ Ada pengecualian bila usaha itu ada  counter didepannya  bisa dan dia gudang kering,  yang tidak ada limbah yang bisa menimbilkan dampak lingkungan, tapi kalau dia tidak ada couner, kemudian menghasilkan limbah artinya menyalahi,” tegasnya. (septa herian palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar