Komisi II DPRD Lampung: PT Batu Makmur Bisa Dipidana

Senin, 23 Februari 2015

Lampung Centre – Aktifitas penambangan batu andesit oleh PT Batu Makmur di Hutan Register 18 tepatnya di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Tangkit Batu Bungur, Kabupaten Pesawaran kembali menuai reaksi DPRD Lampung.
Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Joko Santoso mengatakan, berdasarkan keterangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX (Lampung-Bengkulu), Kementerian Kehutanan, aktifatitas pemambangan batu andesit oleh PT Batu Makmur di lahan register tersebut menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sampai saat ini PT Batu Makmur belum mempunyai ijin melakukan pertambangan di kawasan hutan register. Joko menegaskan, PT Batu Makmur dapat dikenakan sanksi pidana jika nanti terbukti melanggar aturan. “Sama sekali belum memproses ijin pertambangannya, karena mereka sampai saat ini merasa itu bukan berada dalam kawasan hutan,” kata Joko di Gedung DPRD Lampung, Senin (23/2/2015).
Menurut Joko, komisi-nya berencana memanggil PT Batu Makmur dan Balai Pemantapan Kawasan Huta Wilayah XX untuk dilakukan rapat dengar pendapat (hearing). Sebeb, lanjut, berbeda dengan pernyataan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX yang menyatakan aktifitas tambang PT Batu Makmur berada di kawasan Register 18. “Rencananya minggu depan kita hearing dengan memanggil semua pihak. Karena berdasarkan argumentasi pihak PPKH XX tambang tersebut benar sebagian besar masuk ke dalam kawasan register,” ujar Joko.
Sementara diketahui berdasarkan surat dan peta dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX untuk Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran Nomor S.24/BPKH.XX-2/2015 perihal Hasil Peninjauan Lokasi Areal Pertambangan Batu Andesit a.n PT Batu Makmur Poin 3 ayat a disebutkan Berdasarkan peta tata batas Kawasan Hutan Produksi Tingkat Titi Bungur I Regsiter 18 skala 1:25,000 (lampiran berita acara tata batas (BATB) tanggal 20 Maret 1996 yang disahkan tangal 6 Oktober 1996) seluas kurang lebih 6,01 Ha areal tambang a.n. PT Batu Makmur berada di dalam kawasan hutan produksi tetap dengan rincian seluas lebih kurang 3,81 Ha adalah pengolahan batu dan seluas lebih kurang 2,21 Ha adalah areal penggalian batu. Sedang pada ayat b disebutkan Berdasarkan wawancara dengan pihak PT Batu Makmur, perusahaan tersebut tidak memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan penambangan batu sehingga diindikasi bahwa PT Batu Makmur melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan.
Namun sayang sampai berita ini diterbitkan pihak PT Batu Makmur masih belum mau memberikan klarifikasi terkait hal tersebut di atas. Beberapa kali lampungcentre.com menghubungi, PT Batu Makmur belum juga mau memberikan keterangannya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar