KPK Didesak Usut Proyek Dua Bendungan di Lampung Senilai 50 Miliar

Senin, 21 Agustus 2017


Lampung Centre – Proyek fisik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung  tahun anggaran 2016 yakni kegiatan Pembangunan Bendungan Way Kepayan senilai Rp 30 Miliar dan Pembangunan Bendungan Way Kali Pasir senilai Rp 20 Miliar disinyalir bermasalah.

 

Atas hasil temuan itu, beberapa Lembaga Advokasi Masyarakat yakni Komunitas Mahasiswa Lampung, GERAK, GM PKPI dan Lembaga Monitoring Pembangunan Indonesia (LMPI) yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa dan Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK), besok (Selasa, 22/08/2017) akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kantor Polda Lampung.

 

Koordinator Persedium SEMARAK Bayu Noviandi menjelaskan, aksi yang akan dilaksanakan besok merupakan upaya untuk mendorong aparat penegak hukum menangani sejumlah kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung yang diduga bermasalah.

 

“Ada dua kegiatan yang kami duga merugikan keuangan negara. Kegiatan tersebut pun nilainya sangat fantastis yakni 50 miliar. Berdasarkan investigasi lapangan yang telah kami lakukan selama 2 bulan terakhir, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bendungan Way Kepayan senilai Rp 30 Miliar dan Pembangunan Bendungan Way Kali Pasir senilai Rp 20 Miliar diduga kuat bermasalah. Mulai dari proses lelang yang sarat dengan pengkondisian, hingga pelaksanaan pengerjaan fisik yang amburadul,” tegasnya, Senin 21/08/2017.

 

Bayu Noviandi melanjutkan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber terpercaya, dua kegiatan tersebut diatas langsung dikendalikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Edarwan.

 

“Selain kepala dinas, diduga juga ada orang dekatnya gubernur lampung dengan inisial YS yang bertugas mengendalikan sejumlah paket-paket besar di dinas tersebut. Intinya kami duga telah terjadi permufakatan jahat untuk merampok uang negara melalui kegiatan-kegiatan tersebut, kalo tidak percaya silahkan cek di lapangan, betapa amburadulnya kegiatan tersebut,” imbuhnya.

 

Bayu Noviandi menegaskan, mengingat nilai kegiatan yang sangat fantastis, selain melakukan aksi demonstrasi dirinya beserta rekan-rekan juga akan langsung melaporkan temuan mereka tersebut ke KPK RI, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Lampung.

 

Terpisah, dugaan carut-marutnya kinerja aparatur sipil negara di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung juga dikeluhkan oleh beberapa rekanan, salah satunya oleh owner perusahaan yang akrap disapa Bung Hen. Ia menduga, seluruh kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sarat akan pengkondisian.

 

“Lelang hanya formalitas belaka, sejatinya pemenangnya sudah ditentukan. Bahkan yang lebih memperihatinkan diduga ada sistim jual beli paket alias setoran. Kalo mau kerja, diduga harus setor dulu. Akibat adanya dugaan uang setoran tersebut, tentu imbasnya adalah tidak maksimalnya kualitas pekerjaan. Baru dikerjakan beberapa bulan saja, pekerjaan fisik tersebut sudah rusak kembali,” tutupnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan rekanan pelaksana kegiatan pembangunan Bendungan Way Kepayan dan Way Kalipasir belum dapat dikonfirmasi. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar