KPK Harus Tuntaskan Rekening Gendut BG

Minggu, 22 Februari 2015
Gambar gedung KPK. Sumber: Lensaindonesia.com

Lampungcentre.com – Pada masa kepemimpinan barunya saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memprioritaskan kasus rekening gendut Komisaris Jendral Budi Gunawan. Sebab kasus ini dianggap bisa menjadi salah satu bentuk reformasi di lembaga kepolisian serta pembuktian tersendiri bagi KPK.

“Kasus ini salah satu tantangan besar bagi KPK. Ini pembuktian bagi KPK. Di tengah kriminalisasinya, kasus Budi Gunawan bisa dituntaskan,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, seperti yang dilansir Tempo, Minggu (22/2).

Donal melihat, bila kasus Budi Gunawan tidak bisa diselesaikan KPK, maka kasus lain khususnya yang berhubungan dengan lembaga kepolisian, kemungkinan besar tidak akan bisa diselesaikan oleh lembaga negara itu. “Takutnya, KPK akan gagal atau kesulitan dalam menyelesaikan kasus lain yang berhubungan dengan kepolisian,” kata Donal.

Sementara itu, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, sangat setuju dengan pendapat Donal. Agus berharap penyelesaian kasus Budi Gunawan menjadi program prioritas bagi para pemimpin baru KPK. Jangan sampai kasus itu diselesaikan oleh pemimpin KPK angkatan selanjutnya. “Kita tidak tahu apa pimpinan KPK selanjutnya itu memiliki integritas yang kuat,” kata Agus.

Agus berharap, formasi pimpinan KPK baru bisa segera mendapat novum untuk melanjutkan proses penyidikan kasus Budi Gunawan. Selain kasus rekening gendut yang menjerat Budi Gunawan, ada dua kasus lain yang harus menjadi prioritas KPK. Kasus itu adalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Kasus Century. “Kerugian akibat kasus ini nilainya cukup tinggi,” tambahnya.

Agus juga menilai, kasus rekening gendut BG adalah tantangan yang harus diselesaikan KPK. Untuk itu dirinya berharap, KPK tidak melimpahkan penanganan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke lembaga penegak hukum lain. “Jangan sampai kasus ini ditangani kejaksaan,” tegasnya.

Menurut Agus KPK harus terus melakukan penyidikan. “Bisa saja ada bukti baru atau Budi Gunawan ikut terjerat dalam kasus baru dalam pengembangannya.”

Diketahui, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ketika dia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006. Sebelumnya, Budi Gunawan sempat disorot media karena diduga memiliki rekening tidak wajar atau yang sering disebut “rekening gendut”.

Pada 16 Februari 2015, hakim Sarpin Rizal memutuskan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Sarpin menganggap, KPK tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi Gunawan karena ketika itu tersangka tidak termasuk sebagai penyelenggara negara dan bukan penegak hukum. (*)

 

Editor : Septa Herian Palga/Lampungcentre.com

Sumber: Tempo.co

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar