KPK Pantau Langsung Pajak Alat Berat SGC

Senin, 22 April 2019
Ketua Tim Satgas Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, Dian Patria, di komplek kantor PT GPM, Senin (22/4). (Foto: Ist)

Bandar Lampung (Lampung Centre) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyambangi kantor perkebunan tebu PT Gula Putih Mataram (GPM) guna menjelaskan dan mendesak agar segera membayar pajak seluruh alat berat milik salah satu anak perusahaan PT Sugar Grup Company (SGC) di Lampung Tengah.

KPK yang datang bersama perwakilan pemerintah daerah, diantaranya Badan Pendapatan Daerah, Biro Hukum, dan Inspektorat Provinsi Lampung disambut beberapa petinggi perusahaan serta Ketua Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Lampung, Yusuf Kohar.

Pihak Lembaga Anti Rasuah menjelaskan kepada PT GPM untuk membayar alat berat yang ada diperusahaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, upaya KPK untuk menyelamatkan pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat mendapat sanggahan dari Ketua Apindo Lampung, Yusuf Kohar. Bahkan, sempat terjadi adu argumen bernada tinggi antara Yusuf Kohar dengan Ketua Tim Satgas Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, Dian Patria, terkait dasar pemungutan pajak dari sektor penggunaan alat berat.

Wakil Wali Kota Bandar Lampung itu mengatakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUY-XV/2017 perihal uji materi UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dinilai alat berat tidak ditarik pajak. “Jadi berdasarkan UU itu pajak alat berat tidak ditarik pajak,” kata Yusuf Kohar, Senin (22/4).

Mendengar hal itu, Ketua Tim Satgas Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, Dian Patria, menjelaskan bahwa surat putusan MK itu sudah clean and clear, lantaran adanya surat dari menteri keuangan yang mengatakan bahwa pemerintah daerah bisa menagih pajak alat berat hingga Oktober 2020.

“Selama belum direvisi, maka pajak alat berat itu sebagai salah satu sumber PAD daerah tersebut,” kata Dian.

Ia mencontohkan, permasalahan serupa pernah dialaminya saat bertugas di Riau. Saat itu, pihak perusahaan juga berlandaskan putusan MK tersebut. Kemudian, Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang berisi pemda bisa menagih pajak alat berat tersebut.

“Dengan adanya surat itu, akhirnya salah satu perusahaan di Riau membayar pajak alat beratnya, lantaran belum direvisinya peraturan yang ada,” ungkapnya.

Mendengar hal itu, akhirnya pihak perusahaan mau untuk membayar tunggakan pajak alat berat, dengan syarat ada lampiran surat dari Kementerian Keuangan tentang pembayaran pajak alat berat.

“Kemungkinan satu hingga dua pekan kedepan pihak Kementrian Keuangan akan mengirimkan surat ke Pemprov Lampung. Kita juga akan memonitoring proses tersebut,” tambah Dian. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar