KPPU Selidi Pokja ULP Dinas Pertanian Provinsi Lampung

Minggu, 02 Oktober 2016
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Lana Rekyanti. Foto: Istimewa

Lampung Centre – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan selidiki praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang diduga dilakukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Anggota Majelis KPPU, Sukarmi mengatakan pihaknya  siap memeriksa berdasarkan laporan yang didapat terkait enam pekerjaan pengadaan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Cabai Besar untuk enam kabupaten meliputi Mesuji, Pringsewu, Pesisir Barat, Pesawara, Lampung Utara dan Tulangbawang dengan total proyek yang dibiayai APBN TA 2016 senilai Rp12,6 miliar. “Tentu akan kita lihat dan periksa. Kalau itu memang dugaannya kuat, bisa tidak dilaporkan ke kami dan data dilengkapi. Sehingga kami bisa melakukan pembuktian perkara lewat proses persidangan,” jelas Sukarmi, Minggu (2/10) malam.

Menurut Sukarmi, KPPU sudah menyiapkan rekomendasi hingga sanksi jika pelaku monopoli usaha ini terindikasi menyalahi aturan. “kalau ada indikasi kuat nantinya kami akan berikan saran kepada panitia pengadaan supaya sesuai aturan yang benar. Bisa rekomendasi seperti itu kepada panitia pelaku usaha. Nah yang betul melanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi biasanya kalau tender untuk menghentikan persengkongkolannya dan pengenaan denda,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung menegaskan siap untuk diperiksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ketua Pokja ULP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi  Lampung Andi Widjonarko T menyatakan, mempersilahkan Koalisi Anak Rakyat (KAR) Lampung  melaporkan dugaan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat enam tender pekerjaan pengadaan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Cabai Besar untuk enam kabupaten meliputi Mesuji, Pringsewu, Pesisir Barat, Pesawara, Lampung Utara dan Tulangbawang ke KPPU.

Andi membantah tudingan KAR Lampung ada pelanggaran untuk tender yang alokasinya masing-masing kabupaten menerima pagu anggaran Rp2,1 miliar. Andi menjelaskan tender proyek yang dibiayai APBN TA 2016 itu sudah sesuai aturan. Menurutnya, proses penunjukan penyedia barang dan jasa untuk enam pekerjaan itu telah sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah. “Siap gak siap kalau diperiksa kita harus siap,” tegas Andi Widjonarko saat dikonfirmasi sejumlah media, Rabu (28/9).

Andi juga mengaku tidak mengetahui adanya penggelembungan harga pada proyek bantuan cabai tersebut. Andi menyatakan, terkait harga satuan merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari masing-masing kabupaten. “Kalau soal penyusunan harga satuan Pokja ULP tidak terlibat. Itu ranah kabupaten masing-masing. Cuma Mesuji yang PPK nya bukan dari Kepala Dinas Pertanian setempat,” terang dia.

Sementara  itu, Koordinator Koalisi Anak Rakyat (KAR) Lampung Darwis mengatakan pihaknya akan melaporkan dugaan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat pada proses tender proyek APBN yang total anggaran Rp12,6 miliar di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung ke KPPU. “Kami tentu akan melaporkan hasil investigasi kami ini ke KPPU. Kami melihat ada indikasi yang mengarah pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” tegas Darwis.

Selain itu, Darwis juga mengatakan adanya dugaan mark up (penggelembungan harga) pada enam pekerjaan itu. “Hasil survei harga di beberapa distributor pertanian, tujuh jenis barang yang diadakan pada pekerjaan itu hanya menghabiskan dana sebesar Rp1,3 miliar dan paling mahal Rp1,5 miliar. Harga sudah termasuk PPN 10% dan keuntungan rekanan. Sementara nilai pagu Rp2,1 miliar,” ungkap Darwis.

Sebeleumnya juga, Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung (Unila) Wahyu Sasongko mengatakan permainan penggelembungan harga pada setiap pekerjaan pemerintah merupakan tindak pidana. Pelaku dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi. “Kalau mark up itu jelas pidana. Ada penggelembungan nilai barang. Misalnya harga dari penjual Rp x, kemudian seseorang membuat harga Rp x +5. Berarti ada kelebihan,” kata Wahyu.

Soal dugaan praktik monopoli, Wahyu menyarankan dilaporkan ke KPPU untuk ditindaklanjuti. “Dalam UU Nomor 5/1999 diatur, tapi harus diadukan dulu,” terangnya. (Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar