Lahan Way Dadi dan Way Lunik Panjang Disepakati Kembali Ke Rakyat

Selasa, 18 Desember 2018

Jakarta (Lampung Centre) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) masalah HPL Way Dadi dan Way Lunik dengan perwakilan masyarakat kedua wilayah di ruang rapat Komite 1 DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/12), berlangsung hangat. Rapat itu menghasilkan kesepakatan yang cukup melegakan bagi penghuni penghuni lahan tersebut.

Benny Rhamdani, Ketua Komite 1 DPD RI membuka rapat, setelah meminta masukan dari seluruh insitusi yang diundang, menyebutkan lahan Way Dadi dan Way Lunik tidak bisa diperjual-belikan karena cacat prosedur maupun yuridis. Sehingga disimpulkan, kedua lahan itu mesti dikembalikan kepada rakyat.

“Tidak ada dalam aturan baik UU maupun PP yang menyebutkan HPL bisa diperjual-belikan apalagi kepada rakyat sendiri, kami meminta kepada semua institusi pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Provinsi Lampung untuk menggunakan rumusan pengembalian lahan rakyat ini dengan model pembatalan karena HPL yang muncul ini cacat prosedur baik yuridis maupun data fisik,” sebutnya.

Kesimpulan rapat tersebut akan langsung disampaikan ke Presiden Jokowi untuk segera diproses sesuai misi reformasi agraria. Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kanwil BPN diminta untuk menghentikan proses sosialisasi pelepasan HPL.

“Karena keputusan HPL ini dikeluarkan BPN Pusat maka masalah ini ditangani oleh pemerintah pusat. Saya menjamin Presiden RI Jokowi akan menyelesaikan masalah ini,” tegas Benny.

Pada kesempatan yang sama, Senator Lampung, Andi Surya, menyimpulkan lahan-lahan bermasalah itu mesti dikembalikan kepada rakyat dan dimasukan dalam program redistribusi lahan pemerintah sebagaimana yang dikehendaki dalam reformasi agraria Jokowi.

“Kami meminta untuk selanjutnya segera dikaji Kementerian ATR/BPN dan ditindaklanjuti dengan merunut UU dan Peraturan Pemerintah yang mengarah pencabutan HPL karena ada kekeliruan prosedur,” kata Andi Surya dalam rapat itu.

Sementara, Direktur Sengketa Lahan, Marbun yang mewakili Dirjen Kementerian ATR/BPN, mengaku akan segera melakukan perumusan untuk melakukan evaluasi pelepasan HPL.

“Kami akan formulasikan agar proses evaluasi HPL ini benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proses pelepasan lahan HPL ini merujuk pada mekanisme administratif baik pada Kemenkeu, Kemen ATR/BPN dan Pemprov Lampung,” terang Marbun.

Kabag Aset Pemprov Lampung, Safrul Al Hadi yang mewakili Gubernur Lampung menyatakan secara prinsip ikut keputusan pemerintah pusat dan kami akan mengkomunikasikan hasil rapat. “Akan kami sampaikan hasil putusan ini kepada Gubernur,” ujar Saprul.

Direskrimun Polda Lampung, Kombes Pol Bobby Marpaung, juga sependapat dengan putusan rapat. “Tugas Polda Lampung lebih kepada aspek pengamanan keamanan dan ketertiban dan akan selaras dengan kesepakatan rapat ini dalam posisi mendorong penyelesaian terbaik untuk masyarakat Lampung,” sebutnya.

Di akhir rapat, Andi Surya mengingatkan, rapat ini adalah kesepakatan yang bersifat kenegaraan dengan demikian agar semua pihak menghormati. “Kami juga mengimbau agar Tim Sosialisasi tidak lagi melakukan pendataan di wilayah Way Dadi karena masalahnya sudah disepakati ditangani Pemerintah Pusat. Dan Ketiga, agar Polda Lampung ada pada posisi netral sebagai penegak keamanan dan ketertiban”. Pungkasnya.

RDP Komite 1 ini selain dihadiri perwakilan masyarakat Way Dadi dan Way Lunik, diikuti pula oleh Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu, Pemprov Lampung, GM Pelindo II Panjang, Polda Lampung, dan seluruh Pimpinan dan anggita Komite 1 DPD RI. (Rls/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar