Lampung Memantau Minta KPK dan Kejagung Tuntaskan Korupsi Reklamasi

Rabu, 06 September 2017
Aktivis Lampung Memantau gelar konfersi pers, di RM. Kampung Bambu, Rabu (6/9).

Lampung Centre – Aktivis dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Lampung Memantau berencana akan menggelar aksi di halaman kantor Kejaksaan Agung, Gedung KPK dan DPP PDI-P sebagai bentuk kekecewaan terhadap kasus dugaan kasus korupsi izin reklamasi Teluk Lampung yang berhenti tanpa ada kejelasan di Kejaksaan Agung RI.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh penanggung jawab unjuk rasa, Ikhwanuddin, diharapkan awak media dalam konfersi pers di Kampung Bambu, Rabu (6/9). “Besok (Kamis, 7/9),  kami akan menggelar aksi di Jakarta. Rute aksi di mulai dari halaman kejaksaan agung, KPK kemudian lanjut ke kantor DPP PDI-P ,” ujarnya.

Dipaparkannya lagi, dalam unjuk rasa tersebut mereka akan meminta kegajung untuk segera menindaklajuti kasus tersebut agar kemudian ada kepastian hukum mengenai siapa yang salah ataupun siapa yang harus diproses. “Kasus ini mandek, tentu publik bertanya-tanya mengenai kasus ini, gimana kelanjutannya, kalau kejaksaan agung tidak berani untuk mengungkap kasus ini, limpahkan saja ke KPK, besok kami juga akan ke KPK,” terangnya.

Menurut ikhwanuddin, dalam kasus ini kepastian hukum harus dicapai untuk menegakkan supremasi hukum agar terciptanya iklim hukum yang adil dan merata. ”Semuanya harus jelas, tanpa tebang pilih, kasus yang kecil maupun besar harus sama diproses secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apalagi masalah ini sempat beberapa nama pejabat Kota Bandarlampung dan Walikota Bandarlampung, tidak ada lagi alasan bagi kejagung untuk menunda-nunda kasus ini, ” tegasnya.

Terkait dugaan kasus tersebut yang melibatkan Walikota Bandarlampung, maka Lampung memantau akan menyambangi kantor DPP PDI-P untuk meminta ketua umum PDI-P mempertimbangkan Walikota Bandarlampung Herman HN terkait pencalonannya sebagai salah satu calon gubernur lampung yang akan diusung PDI-P pada pilkada mendatang. “Kita bakal minta PDI-P untuk mencari calon yang lebih baik dan lebih bersih,” ujar Alumni Fakultas Hukum dan Syariah UIN Raden Intan Lampung itu.

Adapun beberapa tuntutan yang akan dibawa oleh Lampung Memantau antara lain;  mendesak  Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera menetapkan tersangka terkait temuan aliran dana tak wajar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan hasil rekaman penyadapan yang dilakukan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dan gratifikasi tentang reklamasi pantai bukit kunyit Bandar Lampung serta menetapkan Walikota Bandar Lampung dan beberapa pejabat kota Bandar Lampung yang ikut terlibat dalam Kasus Reklamasi Pantai Teluk Lampung agar kemudian status Hukumnya menjadi Jelas,  Mengusut tuntas pelanggaran Undang-Undang Reklamasi yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung dan pengembang, serta meminta kepada Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk mengambil alih permasalahan dugaan korupsi dalam penerbitan izin Reklamasi teluk Lampung yang selama ini mandeg di Kejaksaan Agung. (Septa)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar