LBH Bandar Lampung Kecam Keras Sikap Yuhadi

Jumat, 03 November 2017

Lampung Centre – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengecam keras sikap salah satu Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Yuhadi yang melontarkan kata-kata kasar kepada awak media yang ikut memantau sidak pembangunan proyek flyover Teuku Umar – Z.A.Pagar Alam.

Berangnya Yuhadi terjadi lantaran pernyataan yang dimuat beberapa media terkait kata-kata “besi banci” pada pembangunan proyek flyover. Sementara Yuhadi mengaku tidak pernah melontarkan pernyataan tersebut.

Dan dengan nada tinggi salah satu anggota DPRD Kota Bandar Lampung melontarkan kata-kata “Mahal Jengkol Gua ini. Satu Miliar lebih gua keluar duit, jadi dewan ini. Berantem juga gua ini mau” kepada awak media yang.

 

Menurut LBH Bandar Lampung, kata-kata salah satu anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang dilontarkan kepada teman-teman jurnalis yang sedang melakukan kerja-kerja jurnalis.

 

LBH Bandarlampung memandang seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat kerja-kerja jurnalis telah diatur dan mendapat perlindungan hukum oleh Undang-undang.

 

“Bahwa sebagai anggota legislatif  harusnya lebih bijak  dan melek hukum terkait pemberitaan yang dianggap keliru. Selaku Wakil Rakyat harus mampu memberikan pendidikan Politik yang baik dan tidak seharusnya melontarkan pernyataan seperti itu. Anggota legeslatif harusnya sadar bahwa jabatan tersebut adalah amanah dari Rakyat,” katav Penanggung Jawab Perkara LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidillah, kemarin.

 

LBH Bandar Lampung menjelaskan jika terdapat pemberitaan yang salah, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak   akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa, kutipnya.

 

Dalam dunia Pers dikenal dengan dua istilah yakni Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

 

“Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu,” sambungnya. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar