LBH Desak Aparat Usut Kebocoran PAD BPLHD

Jumat, 26 Februari 2016
Ilustrasi

Bandarlampung, LC – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung meminta pihak penegak hukum untuk mengusut kasus kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah UPTD Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.

Wakil Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan mengatakan PAD wajib disetorkan, dan uang negara tersebut tidak boleh dinikmati oleh oknum dinas. “Kami (LBH) prihatin dengan kasus ini, karena masyarakat dijadikan alasan untuk memperkaya diri sendiri dalam dugaan penikmatan PAD ini. LBH meminta tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja yang mengusut kasus ini namun KPK juga turun tangan, jika memang ada kerugian negara mencapai satu miliar lebih,” tegas Chandra, saat dihubungi, belum lama ini.

Menurutnya, BPLHD ini lembaga yang kurang mendapat pengawasan baik dari masyarakat maupun penegak hukum, sehingga rawan terjadi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lembaga tersebut. Hal ini pun sangat berbeda dengan Dinas PU yang banyak mendapat sorotan masyarakat serta banyaknya pengawasan dan pantauan. Pihaknya takut jika permainan kebocoran bukan baru sekarang ini terjadi, kemungkinan bisa saja sudah terjadi lama. Sebab, kalau itu memang merupakan salah satu pos penerimaan daerah, maka sudah seharusnya disetorkan sebagai pendapatan daerah. Jika tidak disetorkan uang tersebut, maka sudah dipastikan ada penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya merugikan keuangan negara, dan hal ini merupakan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, maka perlu kajian atau audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menemukan besaran kerugian negara. Jika memang terdapat unsur penyalahgunaan wewenang serta menimbulkan kerugian keuangan negara maka hal ini haruslah ditindak lanjuti dengan penyidikan tindak pidana nya, yaitu korupsi.

Menurut Chandra, Inspektorat Provinsi Lampung telah menegaskan bahwa oknum tersebut telah melanggar Peraturan Daerah No.I Tahun 2012 tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah‎. Meski Inspektorat  mengaku tidak ada pidana,  aparat penegak hukum harus turun tangan. “Secepatnya Inspektorat juga harus menyimpulkan masalah ini. Umumkan secara transparan,” pinta Chandra.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Laboratorium Lingkungan BPLHD, Yulia Mustika Sari saat dikonfirmasi berjanji akan transparan terkait masalah tersebut. Namun saat ini, dirinya memastikan tidak ingin berkomentar lebih jauh dan menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat.

“Karena masalah ini sudah ada yang menangani yakni Inspektorat, apalagi mereka berkerja langsung dibawah Gubenur Lampung,  M.Ridho Ficardo. Bahkan kami juga mendesak hasilnya juga cepat keluar,” terang Yulia.

Saat ditanya LBH Bandar Lampung minta Kejati turun tangan? “Ya, kita transparan saja,” kata Yulia dengan tenang. Kendati demikian Yulia mengaku hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang telah mengembalikan uang yang seharusnya masuk kedalam kas daerah tersebut. ”Selama ini belum ada, jika ada pasti kewajiban memulangkan karena PAD itu uang negara,” tandasnya. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar