Mantan Hakim MK: Bawaslu Harus Sanksi Calon Kepala Daerah Yang Curang

Minggu, 15 Juli 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan meminta Bawaslu Lampung memberi sanksi kepada pasangan calon gubernur-wakil gubernur Lampung yang melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Karena tidak dibenarkan bahwa calon kepala daerah yang akan menduduki poisis pimpinan daerah, diuntungkan karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam proses Pilkada. Karena hal demikian merupakan manipulasi terhadap kehendak rakyat yang berdaulat, sebagai pihak yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka,” kata Maruarar Siahaan, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli di persidangan dugaan politik uang (money politics) yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 Arinal Junaedi-Chusnunia, Kamis (12/7).

Menurut Maruarar, paslon yang melakukan kecurangan karena memiliki pendapat bahwa tujuan keterpilihan dapat dilakukan dengan segala cara termasuk melanggar prinsip konstitusi, yakni kejujuran dan keadilan.

Karena itu, Maruarar meminta Bawaslu yang tengah menyidangkan perkara money politics TSM yang dilakukan pasangan Arinal-Nunik, harus mengawal secara ketat dan Bawaslu juga bisa memberikan sanksi.

Dia mengatakan adalah tugas dari persidangan Bawaslu untuk mengawal dan memberi keputusan hukum yang tepat atas proses yang tidak jujur dan curang yang dilakukan calon kepala daerah dalam Pilgub Lampung ini.

“Fakta yang diajukan pemohon menunjukkan bahwa proses Pilkada di Provinsi Lampung belum mencapai tahap yang dapat diharapkan akan mendapatkan hasil yang serasi dengan tujuan demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pihak yang berhak menentukan siapa yang dipilih sebagai pimpinan daerah,” jelas dia.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan memberikan kesaksian sebagai ahli terhadap proses terjadinya money politics. Bersama mantan anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menjadi saksi ahli dalam sidang di Gakkumdu, hari ini, Kamis (12/07018) atas gugatan money politics yang dilakukan oleh pasangan cagub-cawagub nomor urut 3 Arinal Junaeidi-Chusnunia secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Maruarar Siahaan memberikan keterangan terkait norma konstitusi money politics secara TSM yang dilakukan oleh paslon cagub-cawagub Arinal-Nunik.

Sidang yang berlangsung sejak 6 Juli 2018 itu senantiasa diwarnai aksi unjuk rasa oleh ribuan orang yang menolak dan terus melawan praktik money politics yang dilakukan pasangan calon Arinal-Nunik secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Karena sidang yang berlangsung di Gedung Gakkumdu di kawasan Rawa Laut, Enggal, Bandar Lampung ini dikawal ketat petugas kepolisian dibantu aparat TNI. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar