Mantan Koordinator Hukum Bawaslu RI: Money Politics Arinal-Nunik Sudah TSM

Kamis, 12 Juli 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Mantan Koordinator Hukum Bawaslu RI Tahun 2017, Nelson Simanjuntak, yang menjadi saksi ahli dalam sidang majelis money politik di kantor Sentra Gakkumdu, Kamis (12/7), juga memberikan penjelasan bila money politics yang diduga dilakukan paslon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim sudah memenuhi unsur TSM.

Nelson Simanjuntak, menilai tindakan paslon Arinal-Nunik yang mengumpulkan kepala desa untuk mengkoordinir pembagian alat kampanye merupakan bagian dari pelanggaran Pilkada Terstruktur Sistematis dan Masif.

Mantan Koordinator Hukum Bawaslu RI Tahun 2017 yang menjadi saksi ahli dalam Sidang Majelis TSM, Kamis (12/7), mengatakan Bawaslu harus menanyakan kepada para saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Pengumpulan aparatur, dan perintah untuk membentuk tim itu sudah ada. Pelaksanaannya memang tidak terjadi. Tapi pengumpulannya saja sudah termasuk politik uang yang terstruktur dan sistematis,” kata dia.

Sebelumnya dalam persidangan lanjutan pemeriksaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pasangan calon nomor urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik), di Kantor Gakkumdu Lampung.

Terungkap, puluhan kepala desa di Kalianda, Lampung Selatan, diberikan uang senilai Rp1 juta perorang. Salah seorang Kepala Desa Kalianda, Iskandar, yang menjadi saksi persidangan, disogok dengan alasan uang transportasi oleh oknum timses paslon nomor urut 3, untuk memilih dan memenangkan Arinal-Nunik pada Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar