Masalah Perempuan dan Anak: Ridho Paparkan Prestasi, Herman HN Umbar Janji

Selasa, 13 Maret 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Persoalan perempuan dan anak seperti menjadi ajang pencitraan cagub dan cawagub di pilkada Lampung.

Buktinya, sesaat setelah Aktivis Perempuan Lampung Dyah D. Yanti membeberkan keseriusan dan prestasi pasangan Ridho-Bachtiar dalam menyikapi masalah perempuan dan anak, pasangan Herman-Sutono langsung merespon dengan memaparkan janji akan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Di era kepemimpinan Ridho-Bachtiar, pemerintah provinsi Lampung telah berbuat untuk melindungi nasib perempuan dan anak dengan mengesahkan setidaknya empat peraturan gubernur (Pergub).

Empat regulasi tersebut pertama; Peraturan Gubernur Lampung No.34 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Lampung. Kedua; Keputusan Gubernur Lampung No: G/519/II.12/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Lampung.

Ketiga; Keputusan Gubernur Lampung No: G/301/VII.01/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung. Keempat; Keputusan Gubernur Lampung No: G/302/VII.01/HK/2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung tahun 2017. Regulasi ini mengacu pada Perpres Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Konflik Sosial.

“Tidak hanya itu, Provinsi Lampung selama tiga tahun berturut-turut berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” kata Dyah, Selasa (13/3).

Anugerah Parahita Ekapraya, ujar Dyah, diperoleh setelah Lampung dinilai baik dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG diukur dari empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan berdasarkan daya beli masyarakat.

Anugerah Parahita Ekapraya juga sebagai pengakuan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah yang telah melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anugerah ini diberikan sebagai wahana untuk mengevaluasi dan mengukur kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Keberadaan empat regulasi yang melindungi perempuan tersebut, menurut Aktivis Perempuan ini karena kepedulian Muhamamd Ridho Ficardo terhadap masa depan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Hal tersebut dibutktikan Ridho dengan melindungi perempuan dan anak dalam regulasi yang dibuatnya.

Sementara, pasangan Cagub dan Cawagub Herman HN dan Sutono baru sebatas berjanji menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, ada juga janji pentinya pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kepada calon tenaga kerja wanita (TKW) jika ingin kerja ke luar negeri.

Selain itu, Sutono berjanji akan memberikan kuota 30 persen bagi pejabat madya dan utama di Pemerintah Provinsi Lampung untuk para perempuan Lampung yang berprestasi. (Dbs/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar