Masyarakat Tanggamus Keluhkan Dampak Reklamasi Pantai

Kamis, 02 Juni 2016
Gundukan limbah hasil kegiatan reklamasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tanggamus berupa pasir bercampur sampah yang menuai keluhan masyarakat.

Lampung Centre – Proyek pengerukan pantai milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2015 di Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus menuai kecaman dari warga yang bermukim di sekitar lokasi pekerjaan.

Proyek bernilai Rp4 miliar lebih tersebut dianggap sebagai proyek sia-sia yang hanya membebani keuangan negara serta berdampak buruk bagi masyarakat setempat.

Salah satu warga RT 09 Kelurahan Pasar Madang, Kota Agung, Surni mengatakan, salah satu keresahan masyarakat adalah pencemaran udara dari tumpukan limbah pasir bercampur sampah sebanyak kurang lebih 30.000 kubik hasil pengerukan yang dilakukan pihak rekanan. Ketika cuaca panas limbah pasir tersebut beterbangan memasuki rumah warga. “Intinya sangat mengganggu lah, karena kalau cuaca panas pasir-pasir ini masuk ke rumah-rumah karena tertiup angin, Mas. Banyak sekali kerugiannya,” kata Surni, Rabu (1/6).

Selain menimbulkan pencemaran udara, kegiatan pengerukan itu juga menurunkan perekonomian masyarakat setempat yang masyoritas memproduksi ikan asin. Sebab, lahan yang biasanya mereka digunakan untuk menjemur ikan asin dijadikan tempat penampungan limbah pasir.  “Kalau sebelumnya ikan yang kami jemur itu perhari bisa mencapai 8 ton, sekarang tidak sampai 300 kilo. Ya tapi mau gimana lagi, Mas, masa iya kami harus menjemurnya diatas tupukan pasir itu,” keluhnya.

Selain Surni, dampak buruk akibat proyek pengerukan tersebut juga dikeluhkan warga RT 10, Rosidin. Dirinya mengatakan selain pencemaran udara akibat proyek tersebut banyak nelayan khususnya yang memiliki kapal kecil kesulitan melaut lantaran kesulitan menyandarkan kapal.

Akibat banyaknya dampak yang merugikan tersebut, lanjut Rosidin, beberapa waktu lalu masyarakat khususnya dari RT 09, RT 10 dan para pedagang Pasar Kota Agung berencana melakukan aksi demo. Namun, aksi tersebut gagal karena adanya musyawarah antara perwakilan masyarakat, TNI AL, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupetan Tanggamus.  “Kalau hasil musyawarah waktu itu katanya setelah tiga bulan, limbah ini akan disedot dan kemudian dipindahkan. Ya okelah, karena itu hasil musyawarah kita ikuti. Tapi nyatanya, sampai sekarang belum,” imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tanggamus belum bisa memberikan tanggapan. Sekretaris DKP Tanggamus Sahari mengaku tidak berani memberikan tanggapan jika tidak mendapatkan perintah terlebih dahulu dari kepala dinas. “Kalau saya hanya sekretaris, kewenangan sekretaris itu hanya sebatas adminsistrasi saja. Kalau itu nanti saya koordinasi dulu dengan kepala dinas, setelah itu nanti akan saya hubungi kembali,” kata Sahari melalui sambungan telepon. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar