Membatasi Kerja Wartawan, KWRI Bandar Lampung Kecam BPN Lampung

Jumat, 02 November 2018
Ketua DPC KWRI Bandar Lampung, Erlan Heryanto. (Foto: dok)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Cabang Bandar Lampung mengecam sikap kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung yang diduga membatasi beberapa kerja jurnalis ketika menggelar pertemuan dengan Komisi II DPR-RI, Jum’at (2/11).

Ketua DPC KWRI Bandar Lampung Erlan Heryanto menjelaskan bila pertemuan antara Komisi II DPR-RI dengan pejabat BPN di Kantor BPN Lampung yang

Sikap KWRI Kota Bandar Lampung atas dugaan pelarangan peliputan di Kantor BPN Lampung merupakan kegiatan yang berlangsung di ruang publik. Sehingga jurnalis berhak melakukan tugas peliputan di wilayah tersebut.

“Pelarangan jurnalis menjalankan tugas adalah bentuk pengekangan kebebasan pers dan pelanggaran terhadap UU Pers Nomor 40 tahun 1999,” kata Erlan Heryanto, Jum’at (2/11).

Pimpinan portal berita online Biinar.com itu memaparkan, Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dalam ketentuan pidana pasal 18 UU Pers, setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

Ia menjelaskan, kunjungan kerja DPR-RI ke instansi pemerintahan seperti BPN Lampung membahas isu publik terkait persoalan tanah. Salah satu tugas utama jurnalis, adalah menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kepentingan publik.

“Maka, sudah sepatutnya pertemuan DPR-RI dan BPN  menjadi isu prioritas dalam pemberitaan, khususnya media lokal di Lampung,” ujarnya.

KWRI Bandar Lampung mengutuk aksi pelarangan liputan dan perlakuan diskriminatif oleh oknum pegawai di kantor BPN Lampung terhadap wartawan.

Diketahui sebelumnya, sejumlah media yang ingin meliput tidak diperkenankan masuk dengan alasan sudah ada tiga media yang mewakilkan.

Rikman, salah satu jurnalis cetak Fajar Sumatera mengatakan dirinya tidak boleh masuk karena sudah ada beberapa jurnalis yang masuk ke dalam ruang rapat.

“Saya tidak boleh masuk, padahal kegiatan ini sudah masuk di dalam agenda kegiatan pemerintahan Provinsi Lampung, padahal ini kan harus diketahui oleh publik kenapa tertutup,” kata dia seperti yang dikutip Lampost.co, Jum’at (2/11).

Rikman bersama rekan sesama jurnalis, sudah menunggu sejak pukul 10.00 namun rapat belum juga selesai.  Senada dengan yang dikatakan Bowo jurnalis suarapedia.com, ia mempertanyakan alasan kenapa ia dilarang meliput.

Ia pun telah menanyakan kepada salah satu pegawai BPN Lampung mengapa hanya beberapa jurnalis saja yang masuk.

“Kata salah satu pegawai BPN itu, waktu DPR RI hadir ke BPN ada bersitegang, maka hanya  beberapa jurnalis saja yang masuk.  Kami juga tidak tahu siapa saja anggota DPR RI Komisi II yang hadir,” ungkapnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar