Menteri Agraria Restui Lepas Aset Way Dadi

Kamis, 31 Maret 2016
Surat Keputusan Pelepasan Aset Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung. Foto:Ist

Lampung Centre – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyi Baldan telah menandatangani surat keputusan pembebasan lahan Way Dadi, Sukarame, seluas 89 hektare.

Hal tersebut diakui Kepala Bagian Pemanfaatan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah (BPAD) Saprul Al Hadi. Dirinya mengatakan izin pengalihan Hal Pengelolaan Lahan (HPL) sudah ditandatangani melaui Surat Keputusan Nomor 1319/15.2/111/2016 tanggal 23 Maret 2016 di Jakarta.

Saprul menjelaskan, setelah ditandatangainya surat keputusan itu langkah selanjutnya ialah melakukan rapat teknis pembahasan schedule pembebasan lahan. Rencananya rapat tersebut akan dilaksanakan pada awal bulan ini dan dihadiri pihak Kantor Wilayah BPN Lampung dan BPN Kota Bandar Lampung, Biro Perlengkapan Aset dan Daerah, Kantor Kekayaan Lelang dan Negara serta unsur pemerintah kota setempat.

Setelah pembentukan tim rampung dan siap, Sambung Saprul, akan ada tim appraisal (penaksir) untuk menentukan lahan Pemprov yang digunakan warga tersebut. Rencananya sosialisasi akan dilakukan pada Mei mendatang. “Jadi setelah pendataan, kemudian penaksiran dan ditentukan nominal, sesuai dengan luas bidang yang ada. Penghitung akan dilakukan tim penafsir harga,” tambahnya, Kamis (31/3)

Sampai saat ini, pihak pemprov mengaku belum mengetahui jumlah bidang tanah yang berada di Way Dadi. Namun sesuai pemetaan yang dilakukan BPN Kota Bandar Lampung, tertanggal 10 November 2009 yang ditandatangani kepala kantor BPN Kota Bandar Lampung, Sihmanto, terdapat 1.669 bidang.

Pemprov Lampung berharap proses ini bisa secepatnya selesai, terlebih masyarakat yang tinggal di atas aset lahan Way Dadi ingin segera memiliki sertifikat tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

Sementara itu, Lurah Way Dadi, Kecamatan Sukarame Dain Hermawan mengatakan warga sangat antusias setelah mendengar pelepasan aset tersebut ditanda tangani oleh Menteri.

Dirinya mengatakan, masyarakat setempat menginginkan agar tanah tersebut dapat dihibahkan, dijual murah, atau dijual sesuai nilai objek jual pajak (NJOP) tanah dan bangunan yakni sekitar Rp200-300 ribu permeter.

“Tapi keputusan tetap ada di Pemrov. Yang pasti pada dasarnya masyarakat tetap akan membayar tapi selagi keputusan yang ditetapkan masih dianggap wajar,” papar nya. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar