Menyikapi Pemprov, Warga Way Dadi Tolak Tim Apparisal

Jumat, 06 Januari 2017
Warga Way Dadi tolak tim appresial. (Foto Dok/Ist).

Lampung Centre – Agar tidak terjadi selisih paham antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Pemprov diharapkan dapat mendengar dan menyerap keinginan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa lahan Way Dadi mengingat sampai saat ini masih ada beberapa masukan warga yang belum diserap secara utuh oleh Pemprov Lampung.

Pernyataan dilontarkan Penasehat Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmas Dartibnah) Way Dadi Triono Ariffin menanggapi sikap Pemprov Lampung yang memerintahkan tim apparisal untuk melakukan pendataan lahan Way Dadi secara diam-diam untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

“Sebenarnya kalau pemerintah mau menyelesaikan permasalahan ini, itu sangat mudah. Yang perlu dilakukan pemprov ialah mengajak perwakilan masayarakat yang menempati lahan Way Dadi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan, bagaimana keinginan pemerintah dan apa yang diinginkan masyarakat. Tidak perlu menggunakan tim apparisal,” kata Triono Ariffin, kemarin.

Dirinya menambahkan, sampai saat ini masyarakat masih menunggu komunikasi secara persuasif dari Pemprov Lampung agar penyelesaian sengketa Way Dadi bisa berjalan sesuai keinginan bersama. Bahkan, jika benar tujuan pemerintah melakukan pelepasan lahan Way Dadi semata-mata untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, warga yang menempati lahan Way Dadi bersedia memberikan kontribusi yang bisa dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Lampung.

Namun, jika Pemprov Lampung berkeras melengkahi hak masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa lahan Way Dadi, kata Triono, proses penyelesaian tidak akan menuai titik temu. Sebab masyarakat yang menempati lahan Way Dadi juga memiliki dasar yang jelas yakni Permendagri tahun 1980. Jauh lebih dulu daripada HPL Pemprov Lampung yang dikeluakan tahun 1994.

Selain itu warga Way Dadi juga tidak mempersoalkan 98 hektare yang diklaim pemprov dalam HPL tahun 1994, sebab berdasarkan data yang dimiliki masyarakat tanah yang dikembalikan kepada petani penggarap eks. PT Way Halim ialah seluas 300 hektare.

“Kita tidak pernah mengakui 98 hektare. HPL-nya mana? Dan letaknya di mana juga masyarakat tidak tahu. Katanya harus transparan mana dokumennya?,” ujar Triono. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar