Meteran Diangkut dan Minta Tebusan Rp10 Juta, Konsumen Merasa Didzolimi PLN

Minggu, 28 Oktober 2018
Petugas PLN mencanut KWH meter di kontrakan milik keluarga Dinan.

Bandarlampung (Lampung Centre) – Aktifitas petugas PT PLN (Persero) Cabang Tanjung Karang kembali dikeluhkan masyarakat. Kali ini, keluhan datang dari komumen bernama Dinan, pemilik kontrakan di Jalan Mataram, Kelurahan Enggal, Bandar Lampung.

Dinan mengaku merasa difitnah oleh petugas PLN yang menyambangi kediamannya dan mencabut KWH meteran yang berada di rumah kontrakan milik keluarganya. Sementara, Dinan merasa tidak pernah melakukan pelanggaran apapun dalam penggunaan listrik.

“Kemarin siang, KWH rumah kontrakan keluarga saya di Jalan Mataram, Enggal, diputus oleh oknum petugas P2TL, yang bernama Ari Setiawan (PLN), Siswanto (Rekanan PLN sebagai pelaksana lapangan), dan tim mereka,” jelasnya kepada awak media, Sabtu (26/10).

Konsumen Dinan meminta penjelasan PT PLN Tanjung Karang.

Dirinya mengaku merasa dirugikan oleh sikap arogansi petugas P2TL yang langsung mencabut KWH meteran rumah kontrakannya. Dinan mengaku meski enggan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan (BAHP).

“Saya merasa dirugikan sebagai pelanggan terhadap sikap petugas P2TL kemarin, jadi saya tidak menandatangani BAHP mereka walau mereka terus memaksa dan membawa KWH meter ke kantor PLN,” ungkapnya.

Dinan menjelaskan, peristiwa itu berawal pada Jum’at siang sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu, Dinan mengaku ditelepon oleh Dessy yang mengontrak dikediamannya saat ini.

Melalui telephone itu, Dessy memberitahukan bahwa ada petugas P2TL mendatangi rumah untuk pemeriksaan P2TL instalasi atau sambungan listrik 1 Fasa.

“Ia tidak mengizinkan tim P2TL untuk mencabut sambungan listrik di rumah yang saat ini dikontraknya. Karena dirinya keberatan dan tidak mengetahui alasannya akhirnya ia menelephone saya,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat mendatangi kediamannya petugas, Desi sedang tidak ada dikontrakannya. Lama menunggu, akhirnya petugas itu datang dan menemuinya.

PLN melakukan uji laboratorium KWH meter milik konsumen Dinan.

Hingga akhirnya, kedua belah pihak berdebat dan petugas dari P2TL menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan yang dinilai adanya pelanggaran berupa lubang dimeteran.

“Saya membantah atas tuduhan itu bahwa saya telah melakukan pelanggaran, saya juga tidak tahu siapa yang melakukan itu. Hingga akhirnya, pihak petugas terkesan adanya unsur pemaksaan untuk memutus aliran listrik dan membawa KWH ke kantor PLN cabang Tanjungkarang. Meskipun ia enggan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan itu, yak lama berselang ia pun langsung menuju ke kantor PLN yang dimaksud tersebut untuk menjalankan proses pemeriksaan tera ulang agar mengetahui apakah ada atau tidaknya tindak pencurian listrik,” terangnya.

Sesampainya di Kantor PLN Cabang Tanjung Karang, Dinan mengaku kaget karena harus membayar denda sebesar Rp10 juta rupiah lebih. Dengan alasan petugas P2TL dari PLN cabang Tanjung Karang, menemukan kaca KWH listrik di rumahnya rusak.

“Saya kaget dan merasa tidak merugikan negara, tiba-tiba dipaksa bayar denda dengan tagihan Rp10juta lebih oleh Ibu Tiara dan Pak Aji pegawai PLN Rayon Tanjungkarang jika ingin dipasang kembali KWH listriknya”, ungkapnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Dinan secara tegas membantah tuduhan yang dilontarkan oleh tim P2TL. Selain itu, dirinya juga tidak mengetahui mengapa kaca KWH telah berlubang.

Sementara, dalam pemeriksaan di laboratorium tera ulang, salah satu petugas PLN bernama Basril menyimpulkan bahwa KWH di rumah kontrakan Dinan berjalan normal, sehingga menghilangkan adanya asumsi tindak pencurian listrik di kediaman tersebut.

“Jadi kesimpulan tera ulang, setelah pemakaian beban penuh KWH berjalan normal dan wajar, Namun di dalam KWH ditemukan benda berupa patahan jarum,” ungkapnya.

Kemudian, ia berasumsi bahwa adanya oknum yang telah melubangi dan menaruh patahan jarum di meteran tersebut. “Yang jelas ada yang ngerjain, seperti abis di kotak-katik,” tegasnya.

Setelah pemeriksaan di laboratorium, Dinan kemudian di arahkan ke bagian Rayon untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Selanjutnya, Dinan bertemu dengan staf administrasi, Tiara yang langsung memberikan lembaran tagihan berupa denda pelanggaran II (PII/B) mencapai Rp10juta.

Selanjutnya, Tiara berkoordinasi dengan atasannya, Aji bahwasanya ada pelanggan yang merasa keberatan dengan tagihan tersebut. Dalam pertemuan itu, Dinan menceritakan kronologi permasalahan ini.

Menanggapi itu, Aji berasumsi patahan jarum itu mempengaruhi putaran KWH tersebut dan mengatakan hasil tera ulang ada yang tidak sesuai. Hal ini sangat bertolak belakang terhadap penilaian petugas laboratorium sebelumnya.

“Patahan jarum yang mempengaruhi puteran meter, jadi memang ada yang akhirnya menjadi tidak sesuai,” ujarnya.

Mendengar itu, Dinan menyampaikan keberatannya. Karena, ia menegaskan tidak pernah melakukan hal tersebut dan Dessy yang mengontrak kediamannya itu selalu membayar tagihan listrik rata-rata Rp500ribu per bulan. Selain itu, pihak laboratorium juga menyatakan bahwa KWH itu berjalan normal dengan wajar.

Dalam sesi tanya jawab itu, Aji juga mengakui hasil laboratorium bahwa segel KWH tersebut dalam kondisi baik sejak Tahun 1998 lalu.

Sementara, Manager Komunikasi PLN Tanjung Karang Junarwin mengatakan, kondiri KWH berlubang, sesuai surat keputusan Direksi PLN nomor 008.J jika KWH meteran bolong itu merupakan pelanggaran. Dirinya juga mengaku bahwa hasil laboratorium menyatakan kondisi KWH meter dalam keadaan normal, akan tetapi terdapat sejenis patahan paku. Dan barang bukti KWH meter itu ada di PLN Tanjung Karang.

Junarwin menjelaskan, dasar PLN menyambangi kontrakan keluarga Dinan ialah data dari dasar pemakaian listrik. “Jika terdapat kecurigaan yang tidak sesuai dengan aturan PLN maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Junarwin, Sabtu (27/10) malam.

Ketika disinggung terkait denda Rp10 juta yang dibebankan terhadap konsumen, Junarwin menjelaskan angaka tersebut berdasarkan dari rumus baku PLN.

Dalam kurun satu menit dengan satu tahun itu perhitungannya sama. Jadi jika bukan dua hari umpama tagihan susulannya seratus tibu kemudian lima hari menjadi dua ratus ribu. Tapi, jadi dari pelanggaran itu kemudian ada rumus bakunya dan dimasukan secara daya maka akan timbulah tagihan susulannya, dan itu tidak bisa dirubah,” jelasnya. (Septa)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar