MK Registrasi Sengketa Pilgub Lampung

Selasa, 24 Juli 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) –  Langkah hukum untuk menghentikan ambisi paslon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik) yang diduga melakukan money politics untuk memimpin Lampung, masih berlanjut.

Kali ini, Senin (23/7), tim kuasa hukum paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, nomor urut 1, Ridho Ficardo – Bachtiar Basri, dan nomor urut 2, Herman HN – Sutono secara resmi melaporkan paslon Arinal – Nunik ke Mahkamah Konstitusi RI atas dugaan tindakan money politics di Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu.

Laporan tersebut tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRPK) dengan No. 41/3/PAN.MK/2018 dan No. 46/3/PAN.MK/2018, tentang permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2018 dengan nomor perkara 41/PHP.GUB-XVI/2108 dan No. 46/PHP.GUB-XVI/2018.

Kuasa Hukum paslon nomor urut 1, Ahmad Handoko menjelaskan, laporan ini merupakan tindaklanjut dari putusan sidang majelis Bawaslu Lampung perihal dugaan politik uang yang dilakukan paslon Arinal-Nunik, secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dalam laporan itu, ia mengaku melampirkan bukti tambahan yang menguatkan bila paslon Arinal-Nunik memang benar melakukan politik uang secara TSM di Pilgub Lampung.

“Kami juga menambah alat bukti baru selain bukti yang sudah kami sampaikan saat sidang TSM di Gakkumdu. Beberapa bukti itu diantaranya rekaman video dan audio, dokumen, serta bukti lain keterlibatan perusahaan korporasi dalam memberikan sumbangan dana kepada paslon Arinal-Nunik,” ujar Ahmad Handoko. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar