Modus Proyek Kemenpora, Polda Tetapkan Anggota DPRD Lampung Tersangka

Selasa, 30 Mei 2017
Gambar Ilustrasi

Lampung Centre – Penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan anggota DPRD Lampung dari partai PPP, Abdul Haris, sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp1 miliar.

Direktur Reserse kriminal umum Polda Lampung, Kombes Pol Heri Sumarji saat dikonfirmasi membenarkan penetapan anggota legislatif tersebut sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp1 miliar dengan modus menjanjikan proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI tahun 2016.

“Ya benar, penyidik sudah menetapkan Abdul Haris sebagai tersangka. Kasusnya penipuan proyek di Kemenpora, proyeknya apa dan nilai proyeknya berapa belum di ketahui,” ujarnya saat ditemui di Mapolda Lampung, Selasa (30/5).

Mantan Kapolresta Bandara Soekarno Hatta ini menuturkan, penetapan Abdul Haris sebagai tersangka, setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara terhadap yang bersangkutan, pada Senin (29/5) lalu.

Namun meski sudah ditetapkan tersangka, pihaknya tidak melakukan penahanan. Karena ada beberapa pertimbangan, dan yang bersangkutan dinilai kooperatif. “Pertimbangannya itu adalah, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selain itu juga, Abdul Haris ini sebagai anggota dewan dan tersangka juga kooperatif,” ungkapnya.

Sementara Kasubdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Roy Satya Putra memaparkan, dalam kasus tersebut, tersangka Abdul Haris dijerat Pasal 372 dan 378 KUHP Tentang Penipuan dan Penggelapan.

Modus yang digunakan, kata Roy, yakni dengan meminjam uang ke korban inisial EA sebesar Rp1 miliar. Kemudian uang tersebut, digunakan untuk memenangkan tender proyek yang ada di Kementerian Pendidikan dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2016.

“Tersangka pinjam uang, dan korban dijanjikan akan mendapatkan proyek tersebut. Tapi setelah dijanjikan, ternyata proyek yang dimaksud tidak turun. Lantaran janjinya tidak terealisasi, korban melapor ke Polda Lampung,”paparnya.

Namun Roy mengaku, pihaknya belum mengetahui secara pasti proyek yang dijanjikan tersebut dalam bentuk pengadaan barang atau jasa. Sebab, penyidik yang menangani masih mendalami keterangan tersangka guna merampungkan berkas.

“Saat ini kami masih akan mendalami lagi keterangan Abdul Haris, rencana kami akan melakukan pemeriksaan kedua terhadap tersangka dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Terpisah, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PPP, Abdul Haris saat dihubungi melalui ponselnya  menjelaskan, awalnya ia meminjam uang kepada Edi Irawan sebesar Rp 1 miliar. Uang tersebut, diperuntukkan mendapatkan proyek di Kemenpora TA 2016 dengan perjanjian bagi hasil.

Namun, kata Abdul Haris, dalam prosesnya, karena ada pemangkasan anggran APBN dari pusat maka proyek dari Kemenpora tersebut tertunda.

“Dia (Edi Irawan) minta uangnya untuk di kembalikan, karena itu merupakan bisnis dan uangnya sudah dipakai. Karena uangnya belum bisa saya kembalikan, Edi melapor ke Polda Lampung,” ungkapnya.

Saat disinggung penetapan dirinya sebagai tersangka, Abdul Haris hanya bisa pasrah dan menjalani saja proses hukumnya dan ia pun bersikap kooperatif. “Ya, kalau saya jalani saja prosesnya dan saya kooperatif,” ucapnya.

Menanggapi kasus yang menjerat Abdul Haris, Ketua DPW PPP Lampung, Hasanusi membenarkan, bahwa Abdul Haris merupakan salah satu kader di PPP. Namun ia belum mengetahui, bahwa Abdul Haris di periksa Polda Lampung dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan.

“Saya justru baru tahu dan dengar, Mas, kalau dia (Abdul Haris) diperiksa Polda Lampung dan sudah ditetapkan tersangka,” ungkapnya.

Menanggapai hal tersebut, meski dirinya sebagai ketua DPW PPP Lampung, pastinya akan menunggu inkrah atau berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Setelah itu, baru akan mengambil tindakan. (dbs/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar