Optik Modern Sebut Dispenda Yang Setujui Iklan Rokok 24 Jam

Sabtu, 07 Oktober 2017
Videotron di Jalan P.Antasari yang juga menayangkan iklan produk tembakau hampir 24 jam. Foto: Lampungcentre.com

Lampung Centre – Dugaan pelanggaran pemutaran iklan produk tembakau pada media ruang luar videotron di Kota Bandar Lampung berbuntut panjang. Pihak perusahaan advertising mengaku bila durasi penayangan tersebut sudah mendapat persetujuan pemerintah.

Sementara beberapa instansi pemerintah kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan izin penayangan media luar ruang videotron saling berdalih tidak terlibat baik dalam isi materi maupun penetapan durasi penayangan.

Pihak PT Adhi Kartika Jaya Up. Modern Advertising (Optik Modern) Sukaryadi menjalaskan, bila pihaknya tidak terlalu paham dengan durasi penayangan iklan produk tembakau yang tertuang dalam PP 109 tahun 2012.

Kendati demikian, lanjutnya, penayangan iklan produk tembakau pada media luar ruang videotron miliknya dianggap tidak menyalahi aturan, mengingat hal tersebut sudah diatur dalam proses perizinan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung.

Penayangan iklan produk tembakau di halaman kantor Pemerintah Kota Bandarlampung tepat berada diatas kaligrafi Al-Qur’an. Foto: Lampungcentre.com

 

Videotron dipersimpangan Jl. Kartini – Wolter Monginsidi – A.Yani. (Foto : Lampungcentre.com)

 

Videotron di halaman kantor Plaza Pos Jl. Kota Raja. (Foto: Lampungcentre.com)

“Kami kan mengajukan ke Dinas Pendapatan Daerah berapa lama yang tayang itu yang dibayar, dan saya ikuti. Nah, makanya saya bayar pajaknya mahal banget itu. Jadi coba konfirmasi lagi ke Dispenda,” kata Sukaryadi, kemarin.

Dirinya juga menambahkan, sebelum melakukan penayangan iklan produk tembakau pihaknya terlebih dahulu mengajukan keterangan jam penayangan iklan ke Dinas Pendapatan Daerah. Dan permohonan tersebut, disetujui pihak dispenda.

Jika penayangan iklan itu dianggap menyalahi aturan yang berlaku, dirinya mengaku siap merubah jam penayangan iklan dan mencabut kembali surat permohonan jam penayangan kepada dispenda yang pernah diajukannya.

“Saya kan mengajukan jam penayangan, dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu di acc. Jadi saya enggak salah kan, Mas? Jadi coba konfirmasi lagi ke Dispenda, kalau memang harus merubah jam tayang akan saya rubah, jadi akan saya cabut lagi ke Dispenda. Jadi saya akan kurangi lagi pajak saya ke Dispenda,” imbuhnya.

Senada dengan Sukaryadi, Kepala Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandar Lampung Muhtadi menjelaskan, untuk permasalahan durasi penayangan bukanlah ranah BPMP, melainkan pihak dispenda. Sebab dispenda yang menarik pajak retribusi iklan.

“Kalau BPMP hanya mengeluarkan ijin pendirian atau bangunan videotron saja, kalau kami tidak terkait isi atau materi iklan media,” ujar Muhtadi.  (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar