PAD Lampung Bocor di Jembatan Timbang

Jumat, 24 Juni 2016
Kendaraan sedang melakukan tmbang muatan di jembatan timbang. Foto: Istimewa

Lampung Centre – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2015 dari penerimaan denda muatan lebih pada jembatan timbang sebesar Rp 2.737.120.000 mempertegas pernyataan Ombudsman RI jika PAD dari sektor banyak terjadi kebocoran.

Dalam Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung atas laporan keuangan Pemprov Lampung  Tahun Anggaran 2015 tertulis realisasi PAD Provinsi Lampung tahun anggaran 2015 dari sektor penerimaan lain-lain sebesar Rp 28.662.073.204 dengan rincian, penerimaan dari alih fungsi lahan Rp 258.600, penerimaan lain-lain Rp 25.924.694.604 dan penerimaan denda muatan lebih pada jembatan timbang Rp 2.737.120.000. Angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan yakni Rp Rp5, 8 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung Idrus Effendi menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya permainan oknum pada pengoperasian jembatan timbang. Namun menurutnya, hal ini tidak hanya terjadi di Lampung melainkan juga di daerah-daerah lain.

“Kita tidak menutup, di daerah-daerah lain juga memang begitu. Itulah yang menjadi tantangan kita bagaimana pungli tersebut tidak ada,” kata Idrus, Jum’at (24/6).

Mantan Sekda Pringsewu ini tidak sependapat bila jembatan timbang merupakan salah satu sumber pendapatan terselubung pejabat di lingkungan pemprov.  “Tidak begitu, itu juga sudah kita tidaklanjuti,” tegasnya.

Hasil investigasi Ombudsman RI perwakilan Lampung di sejumlah jembatan timbang yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung terdapat dugaan pengutan liar (pungli).

Praktik curang itu menerapkan sanksi denda atas pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang di ruas jalan nasional. Bahkan, uang yang terkumpul dari pungli lebih dari Rp5 miliar dalam setahun. “Selama tahun 2015, telah diperoleh sekitar Rp6,6 miliar dari sanksi denda tersebut,” kata David Faranto, saat konferensi pers di kantornya beberapa waktu lalu.

Menurut David, pungutan yang dilakukan Dishub Lampung berlangsung di jembatan timbang Penengahan, Lampung Selatan; Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji; dan Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan. “Hasil investigasi kami di lapangan, ditemukan calo atau perantara yang tidak dikenal dan dapat dengan bebas mengurus atau memungut denda,” ujarnya. (Septa)

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar