Paket APK KPU Lampung Rp7,3 Miliyar Terindikasi Pengkondisian, Ini Tanggapan Pokja ULP

Kamis, 22 Februari 2018

Bandar Lampung (Lampung Centre) – Proses penyelengaraan pesta demokrasi di Lampung tercoreng lantaran adanya dugaan pengkondisian pada proses pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 senilai Rp7,33 miliar.

Dugaan adanya kecurangan pada proses lelang terungkap dalam surat sanggah yang dilayangkan PT Primagraphia Digital dengan No: 018/PGD-dok/II/2018 yang ditujukan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPU Lampung pada 8 Februari lalu.

Intinya dalam surat tersebut Pokja ULP KPU Lampung diminta membatalkan pemenangan CV The Tenda Indonesia yang menang dengan penawaran Rp6.935.121.600 karena perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi syarat.

Pokja ULP KPU Lampung Romi Ruman tidak membantah adanya sanggahan dari PT Primagraphia Digital pada proses tender APK Pilgub Lampung 2018.

“Iya benar. Surat sanggahan itu sudah kami balas, dan tidak ada balasan lanjutan karena memang saat ini tidak ada sanggah banding,” kata Romi, Kamis (22/2).

Dirinya menambahkan, proses tender APK Pilgub Lampung 2018 sudah dilakukan secara transparan dan penetapan CV The Tenda Indonesia sebagai pemenang lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam aturan yang berlaku.

“Tidak benarlah, kalau ada permainan kenapa tidak semuanya saja dimain-mainkan,” terusnya.

Sementara itu, Koordinator Presidium Forum Organisasi Lampung Bayu Noviandi SH mengaku sangat menyayangkan adanya dugaan pengkondisian pada APK Pilgub Lampung 2018. Sebab, jika dari awal sudah terdapat indikasi adanya permainan bagaimana dengan hasilnya.

“Sudah ada contoh, salah satu cagub ditangkap KPK. Mengapa? Karena adanya pengkondisian-pengkondisian seperti itu, akhirnya yang dirugikan masyarakat Lampung sendiri,” kata dia.

Semestinya, KPU Lampung memberikan contoh dengan menjalankan pelaksanaan Pilgub secara bersih, sehingga pada akhir pelaksanaannya nanti dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

“KPU itu penyelenggara demokrasi, tapi mengapa KPU sendiri tidak demokrasi dalam hal pengadaan tersebut,” imbuhnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar