Pansel Sorot Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dery Hendryan

Rabu, 23 Oktober 2019
Sosok mirip Melisa (Isteri Ketua KI Lampung Dery Hendryan), tengah melakukan mediasi antara KPPKIP dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di ruang Komisi Informasi Provinsi Lampung pada 25 April 2017 lalu. (Sumber: Instagram kiplampung)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung, Dery Hendryan, semakin terang. Hal itu diatur dalam Keputusan KI Republik Indonesia Nomor I/KEP/KIP/VIII/2009 Tentang Kode Etik Komisi Informasi.

Dalam keputusan itu tepatnya pada poin pelaksanaan tugas, ditekankan setiap jajaran komisi Informasi dilarang melakukan konspirasi dengan pihak manapun yang patut diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Sementara Ketua KI Lampung, Dery Hendryan, diketahui terjebak konflik kepentingan lantaran adanya ikatan perkawinan dengan Melisa yang memiliki jabatan di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dan selalu digunakan sebagai pengacara dalam sidang menghadapi pemohon di KI Lampung antara pemohon dengan instansi di wilayah kota Bandar Lampung.

Bahkan diduga kuat, Dery Hendryan dan Melisa kerap melakukan konspirasi, pengarahan, dan intervensi terhadap setiap kasus sengketa informasi, sekalipun Dery bukan majlis komisioner dalam sidang sengketa informasi.

Akibatnya banyak pemohon informasi yang kalah dalam sidang sengketa di KI Lampung, meskipun informasi yang diminta di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP bukanlah informasi yang dikecualikan.

Informasi tersebut kini menjadi perhatian khusus Panitia Seleksi (Pansel) Rekrutmen Komisioner KI Lampung dalam menjaring calon komisioner KI Lampung periode 2019-2023. Ketua Pansel Budiono mengatakan, saat ini proses seleksi sudah memasuki tahap tes tertulis.
Tentu informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut akan menjadi catatan khusus Pansel.

“Pansel tidak bisa serta-merta menggugurkan peserta. Tentu harus melalui proses. Sekarang masih tahap tes tertulis. Jika nanti dia lulus dalam tes tertulis, maka saat tes wawancara akan kami klarifikasi apakah benar selama menjabat sebagai ketua KI Lampung saudara Dery Hendryan melakukan pelanggaran kode etik. Nanti kana ada proses uji publik. Intinya informasi tak sedap itu akan menjadi perhatian khusus kami,” tegas Budiono.

Budiono juga berharap agar ada laporan secara tertulis pada Pansel terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Dery Hendryan.

“Besar harapan kami ada laporan tertulis dari masyarakat tentang rekam jejak Dery Hendryan, termasuk terkait dugaan pelanggaran kode etik ini. Sehingga laporan tersebut akan memudahkan Pansel dalam mengambil keputusan,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Dery Hendryan diduga tak layak kembali ikut seleksi calon Komisi Informsi Provinsi Lampung. Pasalnya, Dery yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung diduga keras tidak profesional dalam menjalankan tugas. Disinyalir, Dery Hendryan mudah diintervensi oleh pihak luar, utamanya pemerintahan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sering dikalahkannya pemohon informasi ketika bersengketa dengan dinas atau instansi pemerintah di wilayah Kota Bandar Lampung, meski informasi yang diminta oleh pemohon tersebut dalam UU No 14 Tahun 2008 merupakan informasi yang tidak dikecualikan.

Kekalahan pemohon dalam sengketa informasi tersebut diduga disebabkan oleh keterlibatan Melisa, seorang pejabat di Bagian Hukum Kota Bandar Lampung yang faktanya adalah isteri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan.

Seorang sumber yang namanya minta dirahasiakan menjelaskan, dalam setiap sidang sengketa di Komisi Informasi, pihak dinas atau instansi diwilayah Kota Bandar Lampung selalu diwakili oleh Ibu Melisa.

“Wajar jika pemohon selalu kalah, karna diduga pasti ada konflik kepentingan antara Ketua KI dan Isterinya. Bahkan, diduga, Dery Hendryan mengatur, mengarahkan, dan membantu setiap sengketa yang ditangani isterinya,” terang sumber tersebut.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Lampung Dedy Hermawan turut prihatin atas adanya permasalahan conflict of inters (konflik kepentingan) yang mendera Komisi Informasi Lampung. Menurutnya, kedepan Panitia Seleksi Komisi Informasi Lampung wajib waspada, jangan sampai Komisi Informasi kembali diduduki oleh orang-orang yang tidak profesional dan mudah diintervensi.

“Tugas komisioner terpilih kelak sangat lah berat. Mereka harus mampu memastikan agar masyarakat mendapatkan informasi secara maksimal. Komisi Informasi sebagai simbol keterbukaan informasi publik di Indonesia, jangan sampai justru sebaliknya. Komisi Informasi justru menjadi penghambat agar informasi tidak sampai pada masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkan Dedy Hermawan, Pansel mesti jeli, ke depan komisioner terpilih harus berintegritas tinggi dan memiliki rekam jejak yang baik dan komitmen terhadap upaya penciptaan keterbukaan informasi publik.

“Harus orang-orang yang berani menegakan aturan. Karena mereka akan berhadapan dengan lembaga pemerintahan atau birokrasi yang berfikirnya selalu lambat. Jangan dipilih orang-orang yang berpotensi memiliki konflik kepentinga, atau orang yang diduga bakal mengalami bias dalam menjalankan tugas,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Dery Hendryan belum dapat dikonfirmasi. Sambungan telpon kami tidak diangkat, pesan watsapp kami pun tidak direspon, hanya dibaca saja. (Jan/*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar