Pansus Money Politik Dibentuk, Arinal-Nunik Terancam Diskualifikasi

Jumat, 06 Juli 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Di tengah hujan aksi perlawanan masyarakat terhadap PT Sugar Group Companies (PT SGC) dan praktik politik uang yang diduga dilakukan pasangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik) pada kontestasi Pilgub 27 Juni 2018, DPRD Provinsi Lampung melahirkan Panitia Khusus (Pansus) Money Politik.

Pansus money politik dibentuk melalui Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampung, Dedy Afrizal, Jum’at (6/7).

Sejak dibuka oleh pimpinan sidang, sekitar pukul 15.30 waktu setempat, rapat berjalan mulus tanpa ada satupun anggota DPRD yang melakukan interupsi seperti pada rapat sebelumnya. Setelah Dedy membuka rapat dengan membacakan surat masuk dari tiga Fraksi Golkar PKB dan PAN, rapat langsug diskor.

Skor dilakukan untuk memberikan kesempatan ketiga fraksi tersebut melakukan rapat lobby menentukan nama-nama anggota fraksi yang akan duduk di dalam pansus dugaan politik uang dalam pilgub lampung 27 juni 2018.

Setelah hampir setengah jam melakukan rapat lobby ketiga fraksi tersebut diantaranya Tony Eka Chandra, Ririn Kuswantari Golkar, Noverisman Subing PKB, Agus Bhakti Nugroho PAN, akhirnya sepakat mengusulkan nama-nama anggotanya masuk dalam pansus tersebut.

Ketua Pansus Mingrum Gumay mengatakan pansus sudah disetujui semua fraksi –fraksi di DPRD Lampung, dan pansus mulai aktif bekerja sejak pembentukan sampai ada laporan kerja pansus.

Dia mengatakan, pansus ini merupakan yang pertama di Indonesia yang berkaitan dengan pidana pemilu dan akan tetap bekerja sesuai dengan norma-normal yang berlaku dan tidak intervensi terhadap institusi atau lembaga lian, tapi ikut memperkuat lembaga lainnya.

“Kita harus memperhatikan beberapa hal yang terjadi di lapangan. Apakah selanjutnya akan memanggil pihak-pihak terkait. Kami belum ke arah situ, tapi nantinya akan berkembang,” kata dia.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, mengatakan, pansus dibentuk, karena banyak pengaduan dan temuan berdasarkan laporan yang diduga ada tindak pidana politik uang. Baik laporan yang masuk ke Panwas, maupun Bawaslu.

“Tugas kami mendalami. Bagaimana nantinya kinerja pansus berjalan bersama Bawaslu dan gakumdu. Sebab, kita tidak ingin demokrasi di Lampung tercederai dengan praktik politik uang. Dan kami akan membuktikan itu,” kata dia.

Berikut Susunan Pansus Dugaan Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Ketua: Mingrum Gumay (F-PDIP)
Wakil Ketua I: Ikhwan Fadil Ibrahim (F-Gerindra), Wakil Ketua II: Ririn Kuswantari (F-Golkar), Sekretaris: Yandri Nazir (F-Demokrat), Wakil Sekretaris: Noverisman Subing (F-PKB)

Anggota: Bambang Suryadi (F-PDIP), Watoni Noerdin (F-PDIP), Raden Ismail (F-Demokrat), M Junaidi (F-Demokrat), Elly Wahyuni (F-Gerindra), Tony Eka Candra (F-Golkar), Murdianysah Mulkan (F-PKS), Agus Bhakti Nugroho (F-PAN), Mardani Umar (F-PKS), Garincha Reza Pahlevi (F-NasDem), Yozi Rizal (F-Hanura). (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar