Panwas Awasi Tindaklanjut Masalah Banner Bunda Eva Di Kantor Kelurahan

Senin, 28 Mei 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandar Lampung akan memonitoring dan mengawasi tindaklanjut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait terpasangnya Banner Majelis Taklim Rahmat Hidayat (MTRH) provinsi Lampung di empat kantor kelurahan dan kecamatan Telukbetung Barat (TBB).

Meski banner yang bergambar Hj Eva Dwiana Herman HN sebagai ketua MTRH sekedar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa I Ramadhan 1439 Hijriah.

“Sementara ini yang baru ada laporan dari Panwascam Kecamatan TBB aja. Ini nanti akan ditangani oleh Panwascam untuk menelusuri, mengumpulkan data-data dan mengundang klarifikasi, tapi kita tetap memonitoring perkembangannya,” Kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bandar Lampung, Yahnu Wigono Sanyoto, Senin (28/5).

Berdasarkan informasi dari Panwascam, banner tersebut dipasang antara hari Sabtu – Minggu (26-27/5) kemarin. ”Ini kan hari libur kerja, artinya kita bisa saja berprasangka baik kalau anggota kelurahan tidak mengetahui jika banner  itu dipasang,” ungkapnya.

 Tetapi jika sampai hari ini banner itu masih didiamkan atau belum diturunkan, pihaknya meminta Panwascam setempat untuk menindaklanjutinya. Karena ini ada dugaan  yang mengarah pada ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pilgub 27 Juni 2018.

“Panwaslu memiliki waktu tujuh hari sejak ditemukan banner tersebut untuk menindaklanjutinya. Kalau saya mendapat informasi itu dari kemarin (Minggu),” ucapnya.

Ia berharap, tim pemenangan, juru kampanya dan pasangan calon gubernur – wakil gubernur bisa tertib dalam menyemarakan ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut.

“Hal seperti ini tidak terjadi lagi, apalagi itu terpasang di kantor milik pemerintah. Kita tahu APK pemilu yang resmi sekalipun tidak bisa dipasang di kantor milik pemerintah, kan gitu. Kita kan tahu juga di MTRH itu ada ibu Eva sebagai ketua, anggota DPRD provinsi Lampung dan istri salah satu paslon serta Wali Kota Bandar Lampung non aktif. Jadi biarlah birokrasi itu bersikap netral atau tidak memihak ke salah satu paslon,”pungkasnya. (Rls/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar