Pat Gulipat Dana Bansos Pengembangan Tebu

Rabu, 04 Mei 2016
Perkebunan Tebu Rakyat. Gambar Ilustrasi (Ist)

Lampung Centre – Karut-marut pelaksanaan bantuan sosial Kementerian Pertanian untuk pengembangan tanaman tebu tahun anggaran 2015 di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung kian meyakini pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, jika pos anggaran ini rawan korupsi.

Selain diduga ada pemotongan enam persen, bansos penembangan tanaman tebu tahun anggaran 2015 di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung juga tidak sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.

Dalam Permentan diatur bantuan dana bongkar ratoon  Rp13.163.00/hektar, bantuan perluasan tebu Rp 18.200.000/hektar dan bantuan rawat ratoon Rp 8.725.000/hektar. Satu kepala keluarga (KK) maksimal menerima bantuan seluas empat (4) hektar.

Sumber di kelompok tani di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah menyebutkan, anggota kelompok tani di desanya hanya menerima dana bansos untuk perluasan lahan sebesar Rp 16.040.000/hektar. Dari besaran dana yang diterima ada pemotongan enam persen dilakukan oknum dinas bekerjasama pengelola Koperasi Karya Madu Mandiri. “Kurang lebih bantuan kami itu dipotong Rp-960.000-Rp1.000.000. Kalau kata ketua kelompok (ketua kelompok tani) permintaan pemotongan dari orang koperasi dan orang dari dinas perkebunan,” kata warga Desa Komering Agung yang juga diamini rekan kelompoknya, Minggu (10/4) lalu.

Warga itu juga enggan menyebutkan nama orang koperasi dan orang dari dinas perkebunan provinsi Lampung atau dari dinas perkebunan kabuten Lampung Tengah. Ia beralasan takut dikemudian hari akan mengalami masalah dan secara pribadi tidak mengenal akrab orang-orang tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Edi Yanto ketika dikonfirmasi menyatakan, tidak ada pemotongan enam persen dari bansos pengembangan perkebunan tebu Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015. Menurut Edi Yanto, pernah ada pemotongan enam persen untuk fee dari bansos tersebut pada tahun anggaran 2008. Pemotongan dimaksud untuk memperkuat pemodalan koperasi yang mengelola bansos tersebut. “Itu dulu, kalau yang tahun 2015 ga ada potong-memotong,” ujar dia, Rabu (13/4).

Edi Yanto juga membantah Pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa mengawasi terlalu dalam ke internal koperasi penyalur bantuan dikarenakan bantuan tersebut bersifat hibah. Secara garis besar, terus dia, pemprov tetap melakukan pengawasan bantuan sosial tersebut. “Pemerintah provinsi mengawasi secara teknis. Kita tetap lakukan evaluasi dan monitoring,” kata Edi Yanto.

Senada dengan Edi Yanto, pelaksana bansos pengembangan tanaman tebu Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Yuli Yusnanto mengaku, tidak mengetahui adanya pemotongan enam persen dari anggota kelompk tani penerima bansos. “Saya ga tau soal itu,” kata dia.

Yuli Yusnanto juga beralasan besaran dana untuk penerima bansos yang tida sesuai permentan, berpedoman dengan daftar isian pengguna anggaran (DIPA) kegiatan tersebut. “Kami berpedoman ke DIPA. Kami menyesuaikan dengan anggarannya,” ujar pelaksana bansos 2015 dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Yuli Yusnanto, Jumat (15/4).

Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Lampung Dedi Hermawan menilai, jika dilihat dari kacamata hukum ada pelanggaran hukum pelaksanaan bansos pengembangan tanaman tebu yang dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Dedi mengatakan, Permentan Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 merupakan dasar hukum yang harus ditaati Disbun Provinsi Lampung dalam melaksanakan progam dari Kementerian Pertanian.

Menurut Dedi, aparat penegak hukum agar menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan auditor pemerintah maupun non pemerintah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan anggaran bansos tersebut. “Makanya perlu diaudit untuk mengetahui apakah penggunaan anggarannya sudah sesuai aturan? Kalau tidak sesuai, aparat penegak hukum harus mendalami penyimpangan dana bonsos tersebut. Apalagi pengunaannya sudah tutup anggaran,” ujarnya.

Kasubdit Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Gede Wirasuta mengatakan, akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan bansos yang terjadi di Lampung termasuk dugaan pelanggaran Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam menerapkan besaran dana penerima bansos. “Kita lihat dulu laporan dari Disbun Lampung di bagian perencanaan, apa alasan mereka tidak mengacu permentan dalam menerapkan besaran dana untuk penerima bansos,” kata Gede melalui sambungan teleponnya, Senin (18/4).

Gede menegaskan larangan adanya pemotongan dana bansos meskipun dengan alasan adanya kesepakatan antara pihak dinas, koperasi dan petani penerima bantuan. Menurut Gede, tidak ada dasar hukum yang mengatur kesepakatan pemotongan dana bansos, baik dalam Peraturan Menteri Pertanian, dan juga dalam pedoman umum Dirjen Perkebunan tentan bansos. “Itu tidak boleh, itu melanggar. Pasti kita tindaklanjuti temuan ini,” tegas Gede. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar