Pelantikan 25 Plt Pemkot Diduga Menyalahi, DPRD Minta BKD Lengkapi Berkas

Kamis, 19 April 2018

Bandar Lampung (Lampung Centre) – Komisi I DPRD Bandar Lampung minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyiapkan berkas administratif terkait pengangkatan 25 pelaksana tugas (Plt) dilingkup pemerintah kota (Pemkot) yang dianggap menyalahi aturan.

Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Nu’man Abdi mengatakan, pihak dewan hanya ingin menjalankan fungsi pengawasan lantaran Plt. Walikota M.Yusuf  Kohar mengambil kebijakan yang menyalahi regulasi.

“Kami hanya ingin membenarkan, jangan sampai ada pihak luar yang membenarkan seperti yang terjadi di Lampung Utara. Bahkan untuk konsultasi ke pusat Komisi I menggunakan biaya pribadi,” ujar Nu’man di ruang rapat Komisi I, Rabu (18/4).

Sementara itu, anggota Komisi I, Barlian Mansyur meminta BKD menyiapkan berkas administrasi terkait polemik pemindahan jabatan itu.

“Siapkan saja SK yang terdahulu dan yang sekarang. Karena banyak sekali pelanggaran,” kata dia.

Hadir dalam hearing, Kepala BKD KOta Bandar Lampung, Saad Asnawi mengaku bahwa dirinya tidak berperan dalam rolling puluhan pejabat di lingkungan pemkot. Menurut dia itu merupakan kebijakan Yusuf Kohar.

“Sebelum berlangsungnya pelantikan, Pak Yusuf Kohar memang sempat berkoodinasi, namun berkas tersebut sudah ditandatangani oleh Pak Yusuf Kohar, dan tidak ada paraf dari Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi I DPRD Bandar Lampung menemui pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (17/4) kemarin. Diketahui, konsultasi tersebut menyimpulkan bahwa rolling 25 pejabat di lingkungan pemkot memang menyalahi aturan. Dan BKN akan segera memberikan surat teguran kepada Plt Walikota Yusuf Kohar. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar