Pelantikan Plt Harus Dievaluasi. Besok, DPRD – Yusuf Kohar Adu Argument

Kamis, 12 April 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Pelantikan pejabat pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dilakukan Plt.Walikota Yusuf Kohar, Senin (9/4) lalu, perlu dievaluasi.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi menjelaskan, dari 26 nama pengajat eselon yang dilantik Yusuf Kohar sebagai pelaksana tugas (Plt), 25 diantaranya tidak sesuai dengan Surat Kepala BKN nomor K.26-30/V.20-3/99 tertanggal 5 Februari 2016 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas.

“Yang mana dalam peraturan itu disebutkan, jabatan Plt hanya bisa diisi oleh yang menduduki jabatan satu tingkat diatasnya atau satu tingkat dibawahnya di dalam satu OPD yang sama,” kata Wiyadi di ruang kerjanya, Rabu (11/4).

Wiyadi menjelaskan, dari beberapa nama yang dilantik Yusuf Kohar, ada yang sudah menduduki jabatan sebagai Plt namun kembali dilantik menjadi Plt di OPD lain. Hal itu dianggap Wiyadi sebagai sebuah kebijakan yang keliru.

Selain itu, alasan Yusuf Kohar pelantikan Plt untuk mengisi kekosongan jabatan dan menunjang efektitas kinerja dianggap Wiyadi juga kurang tepat. Alasannya, karena beberapa nama yang dilantik merupakan Plt di OPD lain.

“Efisiensinya bagaimana, jabatan yang sebelumnya kosong itu sudah diisi Plt,” tegasnya.

Wiyadi juga mengatakan, Komisi I telah melayangkan surat kepada Yusuf Kohar untuk memberikan penjelasan pada Jum’at (besok, 12/4) di Gedung DPRD Bandar Lampung.

Sementara Yusuf Kohar memastikan kebijakan yang diambil tidak menabrak aturan dan sudah sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

“Tidak ada yang melanggar aturan. Itu sudah sesuai aturan. Itu kan jabatannya kosong. Kalau pun sudah ada Plt, saya tunjuk lagi Plt tidak masalah, kecuali definitif saya Plt-kan, baru saya menyalahi aturan,” kata Yusuf Kohar.

Menurut dia, jikapun ada Plt yang ditunjuknya dari luar satuan kerja, hal itu tidak juga menjadi masalah, sepanjang pangkat dan golongannya sudah sesuai.

Lalu terkait SPT yang tidak ada nomor surat, Kohar mengaku hal itu sudah diperbaiki.

Ia mengatakan, kesalahan tersebut karena ada oknum yang sengaja menghapus nomor surat tersebut.

“Kalau surat itu sudah diperbaiki, sudah ada nomornya, itu ada oknum yang men-tipe-X-nya. Dan kalau saya dipanggil DPRD saya siap saja, akan saya jelaskan,” pungkasnya. (Septa)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar