Pelatihan Dana Desa Tanggamus Dilaporkan Ke KPK

Rabu, 22 Juni 2016
Gambar Ilustrasi Gedung KPK. Sumber: Ist

Lampung Centre – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aspirasi Masyarakat Lampung (AMAL) Kabupaten Tanggamus mengaku telah melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait adanya dugaan korupsi pada kegiatan pelatihan pengelolaan anggaran dana desa tahun anggaran 2015.

Ketua DPC LSM AMAL Tanggamus Junaidi mengatakan surat laporan tersebut berisi permohonan resmi kepada KPK untuk segera melakukan penyelidikan terkait kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa di Tanggamus yang diduga mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah.

Surat tersebut dilayangkan ke KPK pada Jum’at (17/6), dan ditembuskan ke Bupati Tanggamus, Kejaksaan Agung, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung.

“Benar, kami memang telah melayangkan surat ke KPK terkait adanya dugaan korupsi pada pengelolaan dana desa di Tanggamus pada tahun 2015 kemarin. Sengaja kami meminta KPK untuk menyelidiki hasil temuan kami karena dugaan kerugian negara dari kegiatan tersebut bernilai miliaran rupiah,” kata Junaidi, Rabu (22/6).

Junaidi menjelaskan, pada tahun 2015 seluruh kepala pekon di Kabupaten Tanggamus diperintahkan untuk mentransfer uang dana desa sebesar Rp15.000.000 ke Bank Mandiri KCP Daan Mogot, Tanggerang, dengan nomor rekening 155-000207283-6 atas nama Lembaga Pusat Pendidikan dan Kajian Otonomi Daerah.

Kegiatan pelatihan itu dilaksanakan selama dua hari di D.I.Yogyakarta dan diikuti seluruh kepala serta bendahara pekon se-Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan keterangan pihak yang ikut terlibat dalam pelatihan tersebut, kata dia, dana Rp15 juta yang diminta pihak penyelenggara sangat besar jika hanya untuk biaya transportasi dan sewa penginapan.

“Kalau berdasarkan pengakuan dari pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan itu, biaya untuk transport dan sewa penginapan berkisar tujuh sampai delapan juta,” ujarnya.

Sementara itu, Humas KPK RI Yuyuk Indriyati mengatakan jika surat telah diterima, KPK akan menelaah atau melakukan verifikasi apakah surat tersebut bisa ditindaklanjuti KPK atau tidak. Setelah itu, KPK akan memberikan surat balasan kepada pengirim untuk meminta data atau bukti-bukti tambahan terkait dugaan korupsi tersebut.

“Setelah surat masuk, biasanya kami melakukan verifikasi atau telaah terlebih dahulu apakah itu merupakan ranah KPK atau tidak. Setelah ditelaah bukti-buktinya barulah nanti akan diproses,” kata Yuyuk melalui sambungan telepon.

(Septa Herian Palga)

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar