Pembebasan JTTS, Warga Surati Presiden, Menteri PU dan Kepala BPN

Senin, 02 April 2018

Bandar Lampung (Lampung Centre) – M. Saleh warga Kelurahaan Menggala Selatan, Kabupaten Tulangbawang akhirnya mengirimkan surat ke Presiden RI Joko Widodo, dan Menteri PU Perra Basoeki Hadimoeljono dan Kepala BPN RI Sofyan Djalil.

M. Saleh menyurati presiden dan dua menteri untuk meminta keadilan atas proses ganti rugi lahan miliknya seluas 16,2 hektare yang terkena proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kelurahan Menggala Selatan, Kabupaten Lampun Tulang Bawang, yang hingga kini tidak kunjung dibayarkan.

M Saleh melalui kuasa hukumnya Herman Tambayong mengaku, surat yang dikirimkan kepada presiden, meminta keadilan kepada pemerintah pusat, atas tindakan BPN Lampung dan pejabat pembuat komitmen jalan (PPK) tol ruas terbanggi besar-Pematang Panggang STA 041-050.

“Kami minta keadilan, sampai saat ini klien kami tidak mendapatkan kepastian soal ganti rugi lahannya,setiap kami bertanya ke panita tidak ada jawaban pasti, ditutup-tutupi. Kami yakin dan duga Panitia Pengadaan Tanah (P2T) BPN ada kongkalingong, karena dari awal mereka banyak melanggar aturan, dalam proses pembebasaan lahan ini, kata Herman, Minggu (1/4).

Herman menjelaskaan, pihaknya meminta presiden dan mentri PU dan kepala BPN membantu percepatan ganti rugi atas tanah masyarakat adat atas nama M Saleh yang berada di areal HGU PT Huma Indah Mekar (HIM).

Pasalnya kata dia, sampai saat ini status tanah tersebut milik kleinya dibuktikan dengan SKT 019/SKT/MGL/L.U/86, dan tanah tersebut tidak pernah dilepaskan atau dialihkan kepada pihak manapun baik, jual beli, hibah ataupun ganti rugi lainya.

Sementara Hasyim P2T dari BPN Lampung yang dikonfirmasi tribun melalui ponselnya tidak aktif. Sedangkan Gustam selaku PPK jalan tol ruas terbanggi besar-Pematang Panggang ponselnya tidak diangkat meskipun aktif. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar