Surat Cuti Anggota DPRD Lampung Dikirim ke Bawaslu Via WhatsApp, Boleh Atau Tidak?

Kamis, 08 Maret 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung tampaknya sudah tidak dihargai sebagai lembaga pengawas resmi oleh salah satu tim calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dalam pilkada serentak 27 Juni mendatang.

Buktinya, salah satu orang kepercayaan pasangan cagub-cawagub Herman HN-Sutono, Rakhmad Husein berani memberikan tembusan surat keterangan cuti Anggota DPRD Lampung Eva Dwiana HN kepada Bawaslu Lampung hanya melalui pesan WhatsApp.

Fakta tersebut terungkap ke publik setelah Rakhmad Husein DC memunculkan surat cuti milik Eva Dwiana nomor 160/200/III.01/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang berisi ijin cuti Istri Herman HN sampai pilkada berakhir melalui grub WhatsApp beberapa waktu lalu, dan hal tersebut langsung dibenarkan Ketua Bawaslu Lampung Fatikatul Khoiriyah.

Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dedi Hermawan melihat, dalam persoalan ini Bawaslu Lampung harus menunjukan ketegasan apakah cara demikian itu diatur dalam standar oprasional pelayanan (SOP) surat-menyurat dan adminstrasi Bawaslu atau tidak. Jika tidak, legalitas dan keabsahan surat tersebut tidak sah meskipun surat yang dikirim melalui pesan WhatsApp itu sama seperti surat asli.

“Tergantung SOP dari Bawaslu bagaimana. Jika tidak diatur artinya surat itu tidak bisa diterima, walaupun surat yang dikirimkan via WA (WhatsApp, red) itu sama dengan yang asli,” kata Dedi Hermawan, Rabu (7/3).

Dirinya menjelaskan, di era digital seperti saat ini, pengiriman pesan ataupun surat-menyurat melalui jejaring sosial memang sudah banyak diterapkan oleh badan atau instansi pemerintah. Biasanya surat dikirim melalui email dengan format pdf dan sebagainya untuk mengefisiensi waktu serta jarak tempuh antar instansi atau badan. Kendati demikian, lanjut Dedi, hal itu harus tetap mengacu dalam SOP adminstrasi instansi masing-masing, apakah diperbolehkan atau tidak.

Namun, jika pengiriman surat keterangan cuti anggota DPRD Lampung yang berkaitan dengan agenda kegiatan pilkada melalui pesan WhatsApp itu ternyata tidak tertera dalam SOP, Bawaslu diminta untuk menunjukan ketegasan. Jangan sampai, masalah pengiriman surat ini menjadi polemik berkepanjangan di tengah penyelenggaraan pilkada.

“Bawaslu tidak boleh ngambang, tidak boleh abu-abu, harus tegak lurus dengan aturan mainnya. Bagaimana deadline surat masuk dan aturan main pengirimannya, apakah harus manual atau tidak itu harus dinyatakan dengan tegas,” ungkapnya.

Semestinya, hal ini tidak menjadi polemik. Jika dalam aturannya Bawaslu harus menerima secara manual. Sebab, jarak tempuh ke kantor Bawaslu Lampung tidak terlalu jauh.

Sementara itu, ketika diminta penjelasan terkait pengiriman surat cuti Eva Dwiana istri cagub Herman HN yang juga Anggota DPRD Lampung, Ketua Bawaslu Lampung Fatikatul Khoiriyah tampak tidak ingin memberikan tanggapan. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar