Pemerintah Wajib Lestarikan Adat dan Budaya Lampung

Sabtu, 04 Juni 2016
Ketua MPAL Lampung Sjachroedin ZP saat prosesi Bulangikhan (Belangiran). Foto: Iwan Kodrat

Lampung Centre – Pemerintah berkewajiban melestarikan adat dan budaya masyarakat sekitar.

Ketua Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL), Sjachroedin ZP menyatakan,  kegiatan yang dilakukan MPAL, Lampung Sai, Forum Komunikasi Masyarakat Lampung dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dua hari ini hanya membantu pemerintah untuk mempromosikan adat budaya Lampung.

Menurut Oedin-sapaan akrab mantan Gubernur Lampung, Bulangikhan (Belangiran) adalah  tradisi masyarakat Lampung mandi atau menyucikan diri jelang bulan suci ramadan. Jika beberapa tahun terakhir pemprov menggelar acara ini di Kali Akar, Batu Putu, Telukbetung Utara (TBU), kali ini tradisi warisan leluhur itu diselenggaran di sebuah Hotel berbintang di Bandar Lampung. Oedin beralasan, kondisi jalan menuju sungai tersebut banyak dalam kondisi rusak. “Jalannya rusak. Coba lo cek ke sana,” kata Oedin.

Oedin mengatakan, Meski diselenggarakan dengan konsep modern, kegiatan blangiran tetap mengedepankan nilai tradisi ada Lampung. “Saya mengucapkan banyak terima kasih, kegiatan blangiran ini merupakan bukti bahwa para penyimbang adat lampung ini masih kompak dalam melestarikan adat-istiadat serta tradisi masyarakat Lampung,” kata Oedin dalam sambutannya.

Kegiatan yang bertema “Melestarikan nilai luhur budaya dalam rangka membentuk generasi muda dan membangun pariwisata dihadiri juga Asistem Bidang Kejehateraan Rakyat, Elya Muchtar, Kepala Dinas Pariwisata Lampung Khoiria Pandarita, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, Komandan Korem 043/Gatam Kolonel Joko Putranto dan para penyimbang adat Lampung. (Iwan Kodrat)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar