Pemkab Tuba Diminta Lunasi Hutang Hibah ke Mesuji

Selasa, 01 Maret 2016
Perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Mesuji ketika menandatangani berita acara kesepakatan pelunansan hutang hibah. foto humas Pemprov Lampung

Lampung Centre – Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Kementerian Keuangan RI memfasilitasi penyelesaian kewajiban hibah/bantuan pendanaan antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Mesuji.

Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung Chandri menjelaskan bahwa rapat ini sekaligus dilakukan pendandatanganan berita acara kesepakatan penyelesaian kewajiban hibah/bantuan antara Tulang Bawang dengan Mesuji terkait pelunasan sisa kewajiban hibah/bantuan sebesar Rp. 9,5 miliar, “Dari rapat ini disepakati bahwa Kabupaten Tulang Bawang akan menyelesaikan sisa kewajiban hibah secara bertahap dimulai dari April sampai dengan Agustus 2016,” jelasnya, Selasa (1/03).

Dalam kesempatan yang sama Kasubdit Pembiayaan Penataan Daerah Kementerian Keuangan RI, Wahyudi Sulestyanto menjelaskan, bahwa sebagaimana UU RI No. 49/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah \ sebesar Rp. 5 milyar setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan juga untuk pelaksaanaan pemilihan bupati/wakil bupati Mesuji pertama kali sebesar Rp. 2 Milyar.
“Dalam kesepakatan ini juga disepakati, apabila sampai dengan Agustus 2016 tidak diselesaikan kewajiban hibah, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2015 dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar sisa kewajiban hibah yang belum dibayar,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Rizal Fauzi mengatakan, kedua belah pihak menyepakati dan telah menandatangani berita acara kesepakatan. “Diharapkan kedepan setiap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kewilayahan agar mengacu pada UU No.49/2008,” jelasnya yang diamini Asisten Bidang Pemerintahan, Kabupaten Tulang Bawang, Pahada Hidayat.

Ditambahkan Kabag Humas Pemprov Lampung Heriyansyah, bahwa rapat ini menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan RI No. S-23/PK.4/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Rekomendasi atas Kebijakan Pemotongan DAU/DBH bagi Daerah yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada DOB. (Rls/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar