Pemkot Bandar Lampung ya' />

Pemkot Diduga Terbar Fitnah Penolakan Perda Baca Tulis Al-Quran

Senin, 26 Maret 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Pemkot Bandar Lampung diduga memfitnah Pemprov Lampung dengan tuduhan menolak Peraturan Daerah (Perda) Baca Tulis Al-Qur’an.

Pemkot Bandar Lampung yang menyebut Pemprov Lampung menolak Peraturan baca tulis Al-Qur’an dengan alasan kebhinekaan, dibantah secara tegas Biro Hukum Setprov Lampung.

Kabag Kebijakan Daerah Biro Hukum Setprov Lampung Sulistiyowati menegaskan, bahwa Pemprov Lampung tidak pernah menolak Perda baca tulis Al Qur’an yang diajukan pemkot. Hanya saja pihaknya belum menerbitkan nomor register karena Perda tersebut menolak UU nomor 23 tahun 2014.

“Bukan karena mengacam kebinekaan dan menolak. Namun perda ini menabrak UU no 23 Tahun 2014, yang didalamnya menyebut bahwa segala aturan yang ada kaitanya dengan agama merupakan urusan absolute (mutlak), kewenangannya tidak diberikan kepada daerah.” katanya.

Dia menjelaskan, bedasarkan aturan tersebut, peraturan daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dan dalam surat yang diajukan oleh Pemkot Bandar Lampung tersebut juga dijelaskan, bahwa pemerintah provinsi meminta urusan baca tulis Al-Qur’an disatukan dalam Perda penyelengaraan pendidikan, bukan justru diterbitkan dalam bentuk Perda baru.

“Hal seperti ini tidak akan terjadi jika pemkot melakukan prosedurnya, ada perda yang harus difasilitasi dulu oleh pemerintah diatasnya sebelum pembahasan. Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh pemkot, selama ini pemkot mengesahkan perda dulu baru minta difasilitasi kepada kami,” katanya.

Seperti yang diketahui Asisten I Bidang Pemerintahaan Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengatakan penolakaan raperda diketahui pemerintah Kota Bandar Lampung melalui surat dari pemerintah Provinsi Lampung.

“Dari surat yang kami terima dari biro hukum pemrov, alasan penolakan kaena perda ini melanggar kebhinekaan.
Tentunya pemkot akan mempertanyakan lebih detail tentang penolakan ini melalui surat resmi ke pemrov,” kata Sukarma Wijaya, dalam rapat bersama pimpinan DPRD Bandar Lampung, Senin (26/3/2018).

Sukarma menilai penolakan yang dilakukan pemrov lebih kepada ketidakcermatan dari biro hukum dalam mengkaji isi perda.
Karena di dalam perda tersebut sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan kebhinekaan.

Apalagi lanjut dia, saat pembahasaan raperda tersebut sudah melalui mekanisme dan aturan, baik konsultasi dengan kemendagri, mengundang pakar hukum, akademisi termasuk tokoh agama, dan masyarakat.

“Kalau saya lihat ini karena ketidakcermatan biro hukum mengkaji perda. Mereka harusnya melihat detail isi perda. Di dalam perda tidak ada yang melanggar Bhineka Tunggal Ika,” katanya. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar