Pemkot Mesti Atasi Gejolak Kaling dan RT Di Way Dadi

Jumat, 01 November 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung agar segera menyikapi aksi pengunduran diri delapan RT di Way Dadi dan satu kepala lingkungan (Kaling) bersama 14 RT di Way Dadi Baru yang mengancam akan melakukan hal serupa.

Jika tidak segera disikapi, Ombudsman khawatir hal itu bakal berdampak buruk terhadap pelayananan publik di wilayah tersebut. Dikarenakan, Kaling dan RT merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau menurut saya memang harus segera disikapi, jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf.

Dirinya berharap agar masalah ini tidak berlarut-larut dan segera bisa diselesaikan secara internal oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Jika ultimatum yang dilayangkan Kaling II dan 14 RT di Way Dadi Baru kepada Camat Sukarame tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, para pihak yang merasa keberatan diharap melaporkan persoalan tersebut ke Inspektorat Kota Bandar Lampung.

“Ombudsman ini adalah lembaga pengawas eksternal, sementara di internal pemerintah sendiri ada insntasi yang mempunyai wewenang yakni Inspektorat. Jika semua tahapan itu sudah dilakukan namun tidak juga disikapi pemerintah, barulah kami yang akan ambil alih,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, beberapa RT dan kepala lingkungan se-Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung juga bakal mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas atas sikap diskriminatif yang dilakukan camat setempat. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar