Pemkot Mesti Bertanggungjawab Atas Kekosongan Kepala Lingkungan dan RT Di Way Dadi

Rabu, 06 November 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Dampak mundurnya delapan RT di Kelurahan Way Dadi mulai dirasakan warga masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta segera mengambil langkah guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
Beberapa warga masyarakat yang tidak memiliki RT dan Kepala Lingkungan merasa resah karena tidak adanya pelayanan terhadap sejak diberhentikan Kaling dan mundurnya RT di Way Dadi.
Tokoh Way Dadi, Khaidir Nasution mengatakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pihak yang mesti bertanggungjawab terhadap pelayanan warga masyarakat. Dirinya mendesak agar pemkot segera mengambil langkah sebelum dampak persoalan ini semakin meluas.
“Saya kira kalau tidak ada upaya pemulihan dari pemerintah, akan merugikan pemerintah sendiri. Pelayanan pemerintah dari akar rumput akan terganggu,” ujar Khaidir Nasution, Selasa (5/11).
Khaidir melihat, gejolak yang akhirnya mengakibatkan mundurnya delapan RT di Way Dadi serta ancaman melakukan hal serupa dari Kepala Lingkungan II dan 14 RT di Way Dadi Baru berawal dari tindakan pemerintah memberhentikan Kepala Lingkungan I Way Dadi, Ir. H. Triyono Arifin, M.M.
Selain itu sosok Triyono Arifin juga dikenal dekat dengan dan mengayomi RT. Menurut Khaidir, jabatan kepala lingkungan hanyalah sebuah pengabdian bagi Triyono. Sebab, tanpa status Triyono sebagai kepala lingkungan, dia sangat mampu memobilisasi, menggerakkan, mengkoordinir warga masyarakat Way Dadi.
“Apalagi secara finansial memang Triyono mampu dan orangnya mau berkorban,” tegas tokoh yang pernah dipercaya warga masyarakat Way Dadi sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibmas) Lampung ini.
Sehingga kebijakan pemerintah memberhentikan Triyono sangatlah disayangkan. Mestinya pemerintah melakukan klarifikasi dulu jika memang ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Lampung juga meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung agar segera menyikapi aksi pengunduran diri delapan RT di Way Dadi dan satu kepala lingkungan (Kaling) bersama 14 RT di Way Dadi Baru yang mengancam akan melakukan hal serupa.
Jika tidak segera disikapi, Ombudsman khawatir hal itu bakal berdampak buruk terhadap pelayananan publik di wilayah tersebut. Dikarenakan, Kaling dan RT merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau menurut saya memang harus segera disikapi, jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf.
Dirinya berharap agar masalah ini tidak berlarut-larut dan segera bisa diselesaikan secara internal oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Jika ultimatum yang dilayangkan Kaling II dan 14 RT di Way Dadi Baru kepada Camat Sukarame tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, para pihak yang merasa keberatan diharap melaporkan persoalan tersebut ke Inspektorat Kota Bandar Lampung.
“Ombudsman ini adalah lembaga pengawas eksternal, sementara di internal pemerintah sendiri ada insntasi yang mempunyai wewenang yakni Inspektorat. Jika semua tahapan itu sudah dilakukan namun tidak juga disikapi pemerintah, barulah kami yang akan ambil alih,” tegasnya. (Septa Herian Palga)
Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar